Banyak Juru Parkir Liar di Minimarket, Ini yang Harus Dilakukan Pemilik Tempat Usaha

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyebut, minimarket harus bersikap tegas ihwal parkir gratis atau berbayar kepada pelanggan.

Upaya ini dilakukan untuk menekan potensi adanya pungutan liar (pungli) parkir.

“Para pemilik atau pemgelola minimarket harus tegas memastikan parkir saat belanja di ⁠minimarketnya bayar atau gratis sehingga pembeli jelas,” ujar Nirwono pada Rabu (8/5/2024).

Nirwono mengatakan, jika pengelola minimarket mengenakan biaya parkir, mereka bisa dengan memotong saat pembayaran belanjaan kepada pembeli dengan harga flat sama atau berbeda antara mobil dan motor.

Di mana biaya parkir tersebut nanti dibayarkan kepada petugas yang biasanya dikoordinir ormas atau pengurus warga setempat.

“Serta memastikan pembeli tidak dipungut biaya parkir oleh petugas parkir di luar dengan menunjukkan bukti pemotongannya,” kata jebolan Universitas Trisakti Jakarta ini.

Dia menambahkan, pemilik atau pengelola minimarket perlu bekerja sama dengan pihak pengurus warga setempat dalam mengkoordinir petugas parkir agar tidak liar.

Bahkan jika perlu menggandeng Unit Perparkiran Dishub.

“Jadi gandeng Pemda untuk melibatkan petugas parkir resmi berseragam dan terdaftar,” ungkapnya.

Diketahui, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, parkir di minimarket semestinya tidak dipungut biaya alias gratis.

“Di sana (minimarket) parkir itu free (gratis), pengelola tidak diperbolehkan memungut (biaya parkir), tapi ada oknum-oknum yang coba memanfaatkan, mereka mencoba mengatur kewajiban pengemudi untuk membayar,” kata Syafrin. 

Cuma Bikin Resah Masyarakat, DPRD DKI Desak Berantas Juru Parkir Liar

terkait hal tersebyt, DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah untuk memberantas parkir liar di minimarket. Keberadaan mereka disinyalir menjadi pungutan liar (pungli) karena biaya parkir tidak disetor kepada pemerintah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, lahan parkir di minimarke pada dasarnya sudah memiliki izin bagi kendaraan yang akan berbelanja. Karena itu, tidak diperkenankan adanya pungutan biaya parkir.

“Minimarket yang sudah berizin tandanya sudah mengurus berbagai izin, termasuk sudah membayarkan retribusi parkir ke Pemprov,” ujar August dari keterangannya pada Rabu (8/5/2024).

August mengatakan, Dishub perlu memasang tanda yang menjelaskan, adanya parkir gratis beserta nomor aduan di seluruh minimarket. Nomor aduan itu bisa menjadi saluran laporan masyarakat, yang mana mereka diminta untuk membayar biaya parkir.

“Dengan demikian, warga maupun pemilik minimarket dapat melaporkan aktivitas parkir liar di lingkungan mereka,” tutur August dari Fraksi PSI ini.

Apalagi pungutan liar yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum sangat merugikan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah hingga masyarakat. Sebab hasil dari tarif parkir tidak masuk ke kas daerah.

“Uang parkir yang dibayarkan warga tersebut tidak masuk ke PAD (pendapatan asli daerah -red). Sehingga semua pihak mengalami kerugian,” ungkap August.

Selain itu, August mengimbau Dishub untuk menggandeng Satpol PP dan Diskominfotik untuk menertibkan pungli tersebut di minimarket. Dia menganggap, perlu adanya kamera pengawas atau CCTV sebagai upaya penuntasan pungli oleh juru parkir yang tidak resmi.

“Memang juru parkir liar akan kembali lagi setelah petugas patroli pergi. Namun dengan diadakannya CCTV, petugas patroli dapat sekaligus memantau minimarket yang terdapat juru parkir liar,” katanya.

Diketahui, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, parkir di minimarket semestinya tidak dipungut biaya alias gratis.

“Di sana (minimarket) parkir itu free (gratis), pengelola tidak diperbolehkan memungut (biaya parkir), tapi ada oknum-oknum yang coba memanfaatkan, mereka mencoba mengatur kewajiban pengemudi untuk membayar,” kata Syafrin. (faf) 

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News