PKS Bersuara Keras: Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Jangan Sampai Nihilkan Kecurangan TSM

Prabowo rangkul semua kekuatan

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut pertemuan Jokowi dan Surya Paloh adalah sebagai upaya kubu Prabowo mengajak partai-partai yang berpotensi menjadi oposisi masuk dalam gerbong mereka.

“Lingkaran istana dan Prabowo saat ini sedang melakukan pendekatan, bukan hanya Nasdem tapi termasuk meyakinkan PDIP agar bersedia ikut mem-back up pemerintahan Prabowo ke depan.

Ini tidak perbeda sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca-kekalahannya dari Jokowi pada Pilpres 2019,” kata Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Meski Prabowo-Gibran unggul jauh pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat, namun, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo berada di urutan ketiga dalam pemilu legislatif (pileg).

Perolehan suara partai berlambang garuda itu sekitar 13 persen, tak lebih besar dari PDIP dan Partai Golkar.

Dengan hitungan demikian, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal yang seringkali penuh turbulensi.

Baca juga: Jadi Kuasa Hukum Prabowo, Yusril Prediksi Kubu 01 dan 03 Minta Pembatalan Hasil Pilpres

Untuk mengamankan itu, Prabowo harus bisa mengumpulkan setidaknya 70 persen kekuatan politik di parlemen.

Oleh karenanya, tak heran jika kubu Prabowo-Gibran berupaya merangkul partai-partai di luar koalisi mereka.

Di sisi lain, kata Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang.

Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Atas situasi tersebut, PDIP berpeluang untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo, namun juga tak menutup peluang menempatkan diri sebagai oposisi.

Baca juga: Pihak Istana Bantah Panggil Surya Paloh, Stafsus Presiden: Beliau yang Ingin Bertemu

Sebagai petinggi partai, Ketua DPP PDIP Puan Maharani diyakini lebih fleksibel dan berpotensi membuka ruang negosiasi dengan kubu lawan.

Akan tetapi, langkah partai banteng bergantung pada keputusan ibunda Puan yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.