Pemprov DKI Istimewakan Warga Kampung Bayam, Pj Gubernur: Silahkan Pilih Rusun, Semua Terbaik

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tahun 2025 mendatang.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, rencana pembangunan tersebut, menyusul adanya keluhan warga Kampung Bayam yang tinggal di Rusun Nagrak.

Baca juga: Reuni Emosional dengan Warga Kampung Bayam, Anies: Negara Harus Sayang pada Rakyat Kecil

Kata Heru, warga mengeluh karena akses anak sekokah maupun warga yang bekerja terlalu jauh.

"Ini saya baru sampaikan. Sebelumya kan warga itu kita berikan alternatif ada di Nagrak, Tanah Pasir, sekarang saya tambahkan lagi Pasar Rumput," ucap Heru, Kamis (26/1/2024).

Heru pun meminta kepada warga Kampung Bayam untuk memilih tempat tinggal di tiga rusun tersebut.

Ia mengakui, saat ini ada sekitar 35 Kepala Keluarga yang tinggal di Rusun Nagrak, Jakarta Utara.

"Silahkan pilih, kan yang terbaik toh di Rusun Nagrak ada warga Kampung Bayam toh, kami fasilitasi semuanya 35 KK," tegasnya.

Baca juga: Curhatan Warga Kampung Bayam ke Anies: Kami Dikriminalisasi

Heru mengaku, Pemprov DKI berencana membangun rumah susun di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tahun 2025.

"Jadi mudah-mudahan di Januari 2025 kita jalan (pembangunannya), di akhir tahun kita sudah selesai," ujar Heru.

Ketika sudah jadi, Heru pun mempersilahkan warga Kampung Bayam untuk menempati rumah susun tersebut.

Sebab, warga Rusun diyakini oleh Heru punya fasilitas yang memadai untuk warga Jakarta tinggal.

"Saya sekali lagi tekankan, saya Pj Gubernur DKI tidak mengabaikan, saya berfikir dan memberikan solusi yang terbaik untuk warga, saya ini warga Jakarta. Saya merasakan mereka," tegasnya.

Sebelumnya, legislator DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk segera menyelesaikan masalah warga Kampung Bayam, Jakarta Utara dengan pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan.

Hal ini penting dilakukan untuk mencegah permasalahan warga Kampung Bayam meluas menjadi permasalahan sosial dan politik.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ahmad Mardono mengatakan, di antara 64 warga Kampung bayam yang pada kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menjadi binaan pemda DKI, terdapat anak-anak di bawah umur dan siswa yang masih bersekolah.

Dia berujar, mereka harus dijaga fisik dan mentalnya di tengah polemik ini.

“Saat ini, masalah Kampung Bayam mulai menarik perhatian banyak pihak, termasuk Komnas HAM,” ujar Mardono dari keterangannya pada Rabu (23/1/2024).

Mardono mengatakan, warga yang berupaya mendapatkan haknya itu merasa kesulitan mendapatkan akses pasokan air bersih, serta aliran listrik pun dimatikan.

Mereka nekat merangsek masuk karena ingin menghuni lokasi tersebut sebagaimana janji kepala daerah sebelumnya.

“Jika merujuk pada kesepakatan awal, antara warga Kampung Bayam dengan pihak Pemprov DKI, bahwa warga akan mendapatkan haknya di bulan Desember 2023,” jelasnya.

“Untuk itu saya meminta pihak Jakpro maupun Pemprov DKI agar kembali kepada kesepakatan awal itu,” lanjut Mardono.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan warga eks Kampung Bayam, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah menerima duit ganti rugi.

Karena itu, mereka tidak berhak untuk menempati Kampung Susun Bayam (KSB) yang dibangun perseroan daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

“Kampung Susun Bayam akan digunakan untuk kepentingan Jakarta International Stadium (JIS), ya kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Jadi, bukan mangkrak ya,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta Joko Agus Setyono pada Rabu (20/12/2023).

Hal itu dikatakan Joko untuk menanggapi adanya 40 kepala keluarga (KK) yang nekat bertahan di Kampung Susun Bayam.

Kata Joko, permukiman warga yang digusur untu pembangunan JIS sudah menerima duit ganti rugi.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyediakan Rusunawa Nagrak sebagai tempat hunian mereka yang baru.

Joko berujar, PT Jakpro juga telah melibatkan Polri untuk membantu pengamanan aset di sana.

“Ya nggak boleh dong kalau ada kelompok yang memaksa masuk (Kampung Susun Bayam). Jakpro menggandeng kepolisian kami tahu, karena dia (warga) melakukan pelanggaran,” ujar Joko.

“Satu hal bahwa dia sudah diganti rugi, yang kedua kalau sudah diganti rugi ya selesai. Sekarang menurut kalian bagaimana, hak warga sudah diberikan. Kalau hak warga sudah diberikan, masak dia minta lagi ya nggak bisa,” sambung Joko.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News