Di Bawah Kepemimpinan Heru Budi Hartono, APBD DKI Jakarta Melesat Naik Rp 3,7 triliun

Di mana pada tahun 2022 terealisasi sebesar 84,27 persen atau mencapai Rp 64,8 triliun.

"Realisasi belanja daerah ini terdiri dari pos Realisasi Belanja Operasi Rp 57,5 triliun (95,31 persen), yang berasal dari belanja pegawai, Barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial," terangnya.

Sementara itu, realisasi belanja daerah yang berasal dari pos belanja modal ini terealisasi sebesar Rp 8,8 triliun atau 81,62 persen, yang terdiri dari modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, jaringan, Irigasi, modal aset tetap.

Lalu bantuan keuangan yang terealisasi sebesar Rp 356,4 miliar atau 100 persen.

Untuk realisasi penerimaan pembiayaan daerah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 8,8 triliun atau 99,96 persen.

Sedangkan, realisasi pengeluaran pembiayaan daerah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 6,6 triliun atau 89,16 persen dari anggaran yang sebesar Rp 7,4 triliun.

Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp 2,1 triliun dibandingkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 yang mencapai Rp 4,5 triliun.

Berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 11,64 persen dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 77,52 persen.

Adapun, pos Pengeluaran Pembiayaan daerah terdiri dari pos Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang terealisasi 88,45 persen dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo terealisasi 100 persen.

Dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 mencapai Rp 6,6 triliun.

Jika dibandingkan dengan SILPA Tahun 2022 sebesar Rp 8,6 triliun, maka terdapat peningkatan optimalisasi pengeluaran APBD dengan adanya penurunan SILPA sebesar 2 triliun rupiah dibandingkan SILPA Tahun 2022.

“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengelola APBD sesuai dengan aturan good governance yang akuntabel dan transparan, serta prudent (bijaksana) dan berkualitas," tegas Heru.

"Sehingga, APBD DKI Jakarta mampu menjadi instrumen andal yang mendukung dunia usaha, sekaligus melindungi masyarakat, serta sukses mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan mewujudkan Jakarta Kota Global," tambahnya. (m26)