Butet Kartaredjasa Diintimidasi

Budayawan Top Butet Kartaredjasa dan Agus Noor Diintimidasi, Kadiv Humas Polri: Silakan Laporkan

Dua budayawan Butet Kartaredjasa dan Agus Noor merasa diintimidasi polisi saat pentas teater bertajuk "Musuh Bebuyutan" di TIM.

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Rusna Djanur Buana
Istimewa/Tribunjabar
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan seniman Butet Kartaredjasa di kediamannya di Kembaran Tamantirto, Bantul, Yogyakarta, Minggu (16/10/2022). Butet Kartaredjasa disebut mendapat intimidasi terkait izin pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki atau TIM, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat,1 Desember 2023. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Dua budayawan top Butet Kartaredjasa dan Agus Noor mendapat intimidasi dari aparat keamanan saat pentas teater bertajuk "Musuh Bebuyutan" di Taman Ismail Marzuki atau TIM, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (1/12/2023) lalu.

Hal itu diungkap oleh Agus Noor melalui akun Instagramnya. Menurut Agus, intimidasi itu datang dari aparat kepolisian, yang diduga dari Polsek Cikini.

Dia dan Butet diminta menandatangani surat pernyataan agar pertunjukan tersebut tidak memuat unsur politik.

"Setelah masa Orde Baru, baru kali ini saya sebagai penulis dan sutradara merasakan ketegangan menjelang pementasan.

Diminta menandatangani pernyataan bahwa lakon ini tidak menyentuh isu politik. Hehe. Lelucon seringkali menjadi ancaman terhadap kekuasaan," tulis Agus, di akun Instagram-nya @agusnoor_, dikutip Selasa (5/12/2023).

Unggahan Agus Noor itu kemudian direspon oleh Goenawan Mohamad.

Baca juga: Sedih, Budayawan Butet Kartaredjasa Kirim Surat Pribadi untuk Presiden Jokowi: Semoga Ada Mukjizat

"Butet mentas. Ini pentas Indonesia Kita yg ke-41. Tapi kali ini luar biasa. Polisi datang dan minta Butet bikin statemen untuk tidak bicara politik.

Sensor berlaku lagi. Orde Baru yg kejam sedang ditumbuhkan lagi?," kicau Goenawan seperti dilansir Tribunnews.

Polri harus profesional

Menaggapi intimidasi tersebut Koalisi Masyarakat Sipil meminta institusi Polri bersikap profesional dan menjunjung tinggi HAM di tengah tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.

"Di tengah penyelenggaraan Pemilu sangat penting bagi anggota kepolisian untuk bersikap profesional dan netral dalam menyikapi dinamika sosial-politik di masyarakat," kata Dimas kepada wartawan Selasa (5/12/2023).

Hal itu, kata Dimas, penting karena Pemilu merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di dalam demokrasi.

Sehingga penyelenggaraannya harus dipastikan berlangsung jujur, bebas dan adil.

Dimas mengingatkan, setiap anggota kepolisian memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

Baca juga: VIDEO Butet Kertaradjasa Sindir Gibran, "2 Tahun Kok Berpengalaman!"

Kewajiban anggota kepolisian tersebut telah ditegaskan secara jelas dalam UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Polri dan Peraturan Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

"Karena itu, tindakan intimidasi anggota kepolisian kepada para Seniman di Taman Ismail Marzuki jelas merupakan pelanggaran hukum yang tidak boleh dibiarkan tanpa evaluasi dan koreksi dari pimpinan," ucap Bagus.

Menurut Dimas, intervensi alat-alat keamanan dan hukum negara, termasuk yang dilakukan dengan pembatasan kebebasan warga negara harus dihindari karena mencederai demokrasi.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kapolri harus menindak tegas anggota kepolisian yang diduga melakukan intimidasi terhadap para Seniman di Taman Ismail Marzuki.

Kemudian Kapolri harus menjamin pelaksanaan tugas oleh setiap anggota kepolisian menghormati dan menjunjung tinggi HAM untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur, adil dan bebas.

Respons Polri

Pihak polri melalui Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugraha menanggapi soal isu adanya intimidasi tersebut. Sandi Nugraha menegaskan bahwa polisi tetap netral dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masa Pemilu.

Ia pun meminta agar Agus Noor dan Butet melaporkan oknum anggota kepolisian yang dimaksud.

"Jadi gini, polisi netral dalam kegiatan kegiatan apalagi yang diselenggarakan dalam Pemilu," kata Sandi di Mabes Polri, Selasa (5/12/2023) dalam laporan jurnalis KompasTV Gratia Adur.

Menurut Sandi, apabila ada oknum yang mengganggu maka ia meminta masyarakat untuk melaporkan oknum tersebut.

"Apabila ada oknum yang menganggu silahkan dilaporkan. Tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai- andai dan jangan katanya," lanjut Sandi.

Sinyalmen Megawati

Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya ingin bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.

Hal ini disampaikan Megawati saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Budayawan Butet Kartaredjasa Sebut Mahfud MD Satria Piningit, Tolak Jadi Tim Sukses

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu tapi Ibu jengkel. Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" kata Megawati.

Pernyataan Megawati ini disambut dengan sorak-sorai dari ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang mengikuti pidato tersebut.

Banyak pula dari mereka yang berdiri dari kursi lalu meneriakkan kata "lawan" dengan berulang-ulang.

Sorak-sorai para relawan itu pun direspons Ganjar dengan meneriakkan seruan untuk memenangkan dirinya dan Mahfud MD dalam satu putaran.

"Benar tidak, benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka! Menang kita Ganjar-Mahfud satu putaran!" teriak Megawati.

Megawati pun mengatakan, ia seorang manusia yang juga punya rasa jengkel apabila tidak dihormati. Padahal, ia merupakan seorang mantan presiden.

Baca juga: VIDEO Ganjar Makan Malam dan Ngobrol Bareng Seniman Jogja, Diberi Patung oleh Butet Kartaredjasa

"Ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah Presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan kecurangan yang mungkin terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kita kan rakyat Indonesia, polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia, aparat juga rakyat Indonesia. Benar apa benar? Insyaf makanya, jangan takut," ujar Megawati.

 

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved