Pilpres 2024

Jokowi Makan Siang Bareng Tiga Bacapres, Ray Rangkuti: Netralitas Jangan Selesai di Meja Makan

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, buka suara terkait makan siang Presiden Jokowi bersama tiga bacapres, kemarin siang.

Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Sigit Nugroho
Warta Kota/YULIANTO
Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, buka suara terkait makan siang Presiden Jokowi bersama tiga bacapres, kemarin siang. 

"Karena secara definitif Gibran Rakabuming Raka, yang jelas bersandingan dengan Prabowo Subianto pastinya dianggap sebagai restu, doa politik Jokowi ke Prabowo Subianto," imbuhnya.

Ia pun meyakini bahwa Presiden Jokowi sudah memiliki pilihan atau preferensi politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

BERITA VIDEO: Momen Hangat Full Senyum saat Anies, Ganjar, dan Prabowo Gandengan Tangan Usai Ketemu Jokowi

"Jadi dalam konteks ini sebenarnya tak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi, secara alamiah, secara personal, pastinya Jokowi itu sudah punya preferensi politik di 2024," terangnya.

Disisi lain Adi mencermati jika pesan Jokowi yang ditampilkan di depan masyarakat sangatlah bertolak belakang dengan sikap pribadinya.

"Itu kan pesan politik yang ingin tampak di panggung depan, tapi kan pada saat yang bersamaan, tim pemenangan, relawan, tim sukses yang dimiliki oleh Anies dan Ganjar Pranowo, termasuk PDIP itu kan paham betul, bagaimana orkestrasi politik Jokowi," tuturnya.

Sehingga menurut Adi sangatlah tidak mungkin Jokowi akan memberikan dukungan untuk Anies dan Ganjar Pranowo pada Pilpres kali ini.

"Sangat tidak mungkin Jokowi itu mendukung Anies dan Ganjar Pranowo dalam konteks ini," tegasnya.

Ia menilai, tak masalah jika Presiden Jokowi memiliki preferensi politik sendiri.

Tetapi, ia menekankan, Pilpres dan Pemilu 2024 harus adil dan transparan.

"Yang paling penting adalah bagaimana kompetisi di 2024 fair (adil), kemudian tidak melibatkan aspek kekuasaan politik," urainya.

Kini ia pun mengingatkan pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam menjaga Pemilu yang adil.

"Netralitas aparatur-aparatur sipil negara itu menjadi penting untuk tidak cawe-cawe dan menjadi instrumen untuk kemenangan politik tertentu," sebut Adi. (*)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved