Panglima TNI Lepas Tangan Soal Pensiunan Jenderal Dukung Capres: Saya Bisa Pengaruhi Prajurit saja

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jelang Pilpres 2024 para pensiunan jenderal TNI-Polri mulai bermain.

Mereka coba mendukung capres tertentu, dan hal ini biasa terjadi tiap Pilpres.

Menyikapi hal itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan tak bisa berbuat apa-apa.

Baca juga: Setelah Bertemu Pensiunan Jenderal TNI-Polri, Anies Kunjungi Rumah Jusuf Kalla Pagi ini, Ada Apa ya?

Bahkan, kata eks Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu dirinya tidak bisa memengaruhi para purnawirawan TNI.

"Ya saya enggak bisa pengaruhi beliau (mereka), tapi saya pengaruhi prajurit saya,” ujar Yudo usai perayaan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Yudo menekankan semua prajuritnya untuk netral dalam menyukseskan Pilpres 2024.

"Saya akan menekankan pada prajurit saya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana cara-cara TNI tetap netral. Karena kuncinya cuma satu, dalam menyukseskan pemilu, kuncinya TNI, Polri, ASN, harus netral," tegas Yudo.

Baca juga: Hadiri Bedah Buku Terkait Hoax, Anies Tegaskan Pentingnya Fakta Agar Masyarakat Objektif

Jauh sebelumnya, Yudo juga pernah mengingatkan purnawirawan untuk tidak menggunakan atribut TNI dalam berkampanye.

Pernyataan itu Yudo sampaikan saat menjawab pertanyaan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Sriwijaya II Mayjen Yanuar Adil dalam Pengarahan Panglima TNI: Netralitas Pemilu dan Bimbingan Teknik Tindak Pidana Pemilu 2024.

Awalnya, Yanuar menceritakan di wilayahnya terdapat purnawirawan TNI yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).

"Tapi dia masih menggunakan atribut TNI. Di fotonya terpasang dengan menggunakan atribut lengkap," ujar Yanuar dalam pertemuan di Mabes TNI Cilangkap, sebagaimana disiarkan di YouTube Puspen TNI, Selasa (12/9/2023).

Yanuar menyebut pihak Dandim setempat sudah diminta agar menyampaikan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan partai purnawirawan terkait. Namun, sejauh ini belum ada tindak lanjut dari Panwaslu maupun partai mereka.

"Masih belum bereaksi tentang adanya baliho dari yang menggunakan atribut TNI," tuturnya.

Menanggapi hal ini, Yudo mengatakan siapapun dilarang menggunakan atribut TNI, salah satunya seragam, untuk keperluan kampanye. Fasilitas serta sarana dan prasarana, termasuk mobil dinas juga tidak diperbolehkan.

"Jadi untuk TNI yang mencalonkan legislatif, mencalonkan kampanye tidak boleh, tidak boleh menggunakan atribut TNI," jawab Yudo.