Pilpres 2024
Surya Paloh Secara Sepihak Tunjuk Cak Imin sebagai Cawapres, Demokrat Anggap Anies Pengkhianat
Demokrat menyebut, penunjukan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum NasDem, Surya Paloh tanpa persetujuan dari partai koalisi, yakni PKS dan Demokrat
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Partai Demokrat merespon keras kabar penunjukan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden mendampingi Anies Baswedan.
Demokrat menyebut, penunjukan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum NasDem, Surya Paloh tanpa persetujuan dari partai koalisi, yakni PKS dan Demokrat
Hal tersebut disampaikan Teuku Riefky Harsya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga Anggota Tim 8 melalui keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023)
"Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini. Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas," jelasnya
Baca juga: Kembali Memanas! Partai Demokrat Sebut Anies Baswedan Berdarah Dingin dan Pengecut
Teuku Riefky Harsya menerangkan, pada 30 Agustus 2023, pihaknya mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres
Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya
Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Baca juga: Hasil Survei LSI: Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Kandas, Prabowo Subianto Melejit
Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini penjelasan lengkap partai Demokrat tentang apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis:
a. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3
Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum
berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold
20 persen.
b. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan CapresCawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS.
Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8.
c. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir 2 kesepakatan, yaitu:
1) Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan;
Baca juga: PDIP Tegaskan Wacana Duet Ganjar-Prabowo Hanya Mimpi, Tidak Masuk dalam Daftar Cawapres
2) Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres;
3) Capres diberikan mandat untuk menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan;
4) Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan;
5) Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik;
6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.
d. Di masa-masa ini, sejumlah Parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, “Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY”.
e. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya.
f. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan.
g. Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhiseluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
'Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal
syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik.
h. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan Cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung.
i. Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi.
Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi.
Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi.
j. Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem
Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8.
Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi.
Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.
k. Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki,
Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya.
l. Namun demikian,sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.
Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh
Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023,
Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi
Perubahan.
Cak Imin Pede menangi Pilpres
Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan pernyataan terkait dinamika Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Cak Imin saat membuka
Saat membuka Rakornas Pemilu 2024, di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).
Cak Imin menjamin siapapun yang bersama PKB, akan menjadi pemenang Pilpres 2024.
Selain itu ia juga menyebut PKB merupakan partai yang dibutuhkan oleh semua kekuatan.
"Insyaallah saya akan menjamin sebagai ketua umum, siapapun yang bersama PKB dia lah pemenang Pilpres tahun 2024," kata Cak Imin saat membuka Rakornas Pemilu 2024.
PKB yang saat ini berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan bakal capresnya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Bahkan kekuatan pendukung Prabowo saat ini sudah bertambah dengan bergabungnya Partai Golkar dan PAN.
Dari situlah Cak Imin menyakini jika di Pilpres 2024, akan ada tiga poros.
Menurutnya sebab saat ini partai-partai sudah mulai membentuk koalisinya masing-masing.
"Secara matematis jumlah hitungan koalisi itu sudah habis, karena partai-partai sudah berkumpul di masing-masing pilihan, jadi sudah hampir pasti terjadi tiga poros koalisi," jelasnya.
Disamping itu ia juga menjelaskan jelang Pilpres 2024 terjadi berbagai dinamika yang cepat, baik itu dinamika koalisi antarpartai maupun perbincangan seputar capres.
"Saya hanya menyampaikan bahwa Insyaallah dalam dinamika pilpres itu, PKB dibutuhkan oleh seluruh kekuatan untuk diajak ke mana-mana," papar dia.
Sesumbar Cak Imin kepada Prabowo
Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan meski sudah berkoalisi dengan Gerindra, PAN dan Golkar, sejumlah kelompok lain masih berharap PKB bersama mereka.
Itu artinya kata Cak Imin, PKB diharapkan dan dicintai oleh semua kelompok dan kekuatan. Karena itu menurut Cak Imin, ia berharap Prabowo Subianto maju di Pilpres dengan menggandeng dirinya sebagai wakil.
Sehingga dengan begitu, PKB kata Cak Imin akan habis-habisan memenangkan Pilpres 2024. Sementara jika tidak, maka Cak Imin mengaku tidak mau bertanggung jawab karena kemungkinan Prabowo kalah semakin besar.
"Ketua umumnya dihajar, ketua umumnya difitnah toh kita tetap berdiri tegak dan sampai hari ini, semua ingin bersama PKB. Saya ini dan kita ini kan sudah koalisi, sama Gerindra sama PAN, sama Golkar. Kemarin dihubungi sama Pak Ganjar, diajak makan siang," kata Cak Imin dalam video yang diunggah akun Twitter @langitan99, Senin (21/8/2023).
Menurut Cak Imin, saat bertemu Ganjar, ia dirayu agar PKB bergabung bersama koalisi PDI Perjuangan.
"Masih dirayu-rayu supaya bersama PDI Perjuangan. Jangan negatif dulu, itu artinya PKB diharapkan dan dicintai oleh semua kelompok dan kekuatan," ujar Cak Imin.
Baca juga: Karni Ilyas Sentil Ganjar Karena Beri Burung ke Cak Imin: Di Singapura Tak Seekor Pun Boleh Dikurung
Namun katanya, pihaknya menjelaskan bahwa PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra dan mendukung Prabowo, sehingga Ganjar mengerti.
"Tapi kita sudah jelaskan, kita sudah bersama Gerindra dan Prabowo, sehingga Pak Ganjar sabar, cari teman yang lain dulu," katanya.
Cak Imin menjelaskan, Prabowo akan menjadi presiden jika wakil presiden pasanganya di Pilpres adalah dari PKB.
Baca juga: Ganjar Pranowo Kasih Cak Imin Lovebird Merah Hijau, Gerindra: Mau Bawa Ayam Jago Tapi Ketinggalan
"Insya Allah, Prabowo Presiden kalau wakilnya PKB. Tapi kalau Prabowo tetap maju, wakilnya bukan PKB, saya tidak bertanggung jawab. Setuju?," katanya yang dibalas dengan teriakan setuju.
"Kalau Pak Prabowo maju, bersama wakilnya PKB, kita akan all out dan habis-habisan memenangkan Pemilu 2024. Kalau tidak tunggu komando dari saya," ujar Cak Imin.
Sosok Cawapres Prabowo
Sebelumnya Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengklaim peluang Prabowo menang di Pilpres 2024 makin besar.
Namun sosok calon wakil presiden menjadi penentu. Sosok Erick Thohir dipandang sebagai cawapres yang pas bagi Prabowo.
"Karena peluang untuk menang (Pilpres 2024) Pak Prabowo dengan survei Pak Prabowo yang tinggi, pak Erick tinggi, kemudian masih muda, energik, punya prestasi, saya kira tepat kalau nanti Pak Prabowo ambil ET," kata Yandri di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Yandri mengatakan hasil survei Erick Thohir belakangan ini menunjukkan tingkat elektabilitas tinggi di sisi cawapres.
Karenanya, ia mengatakan sikap PAN mengusulkan Erick bukan hal subjektif.
Nama Erick menempati posisi pertama sebagai cawapres pilihan publik menurut survei Indikator Politik yang digelar 20-24 Juni.
Elektabilitasnya tercatat sebesar 22,9 persen.
Sementara Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun merekam hal yang sama dalam survei pada 1-8 Juli.
Dalam simulasi 24 nama cawapres, Erick ada di posisi teratas dengan elektabilitas 14,3 persen.
"PAN sangat objektif mengusulkan ET itu," kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di tempat terpisah bicara kemungkinan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Baca juga: Simpan Luka Mendalam, Yenny Wahid Sebut Gusdurian Tak Sudi Dukung Prabowo jika Cawapresnya Cak Imin
Airlangga mengatakan opsi itu bergantung pada dinamika yang akan terjadi. Menurutnya, saat ini adalah babak terakhir penentuan kandidat pilpres.
"Ya ini kan the last chapter masih ada beberapa perkembangan. Kita lihat perkembangan selanjutnya," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Airlangga mengaku belum ada keputusan spesifik tentang cawapres pendamping Prabowo.
Namun, empat partai telah sepakat untuk menentukannya bersama-sama.
"Kemarin baru kita buat kerja sama di mana keputusan strategis dibicarakan ketua umum empat partai," ujar Airlangga.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
| Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
|
|---|
| Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
|
|---|
| Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
|
|---|
| AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
|
|---|
| Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/20150801mendikbud-akan-evaluasi-kebijakan-percetakan-ijazah_20150801_165415.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.