VIDEO PRD 'Sikat' Budiman, Sebut Masih Ada 13 Temannya yang Hilang!

WARTAKOTALIVECOM--Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD), Petrus Hariyanto mengingatkan Budiman Sudjatmiko masih ada 13 teman mereka yang hilang imbas dari politik Orde Baru.

Hal itu disampaikan Petrus merespons sikap Budiman yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal Capres seperti dikutip Tribunnews.com Senin (21/8/2023).

Kata Petrus, deklarasi Budiman Sudjatmiko terhadap pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 menunjukan sebuah pengkhianatan kepada teman-teman seperjuangannya.

Pun langkah itu juga mengkhianati keluarga korban penculikan dan nilai-nilai kemanusiaan.

"Deklarasi tersebut bukan hanya menunjukkan Budiman mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya, tapi juga mengkhianati keluarga korban penculikan, lebih dalam lagi, dia telah mengkhianati demokrasi dan nilai-nilai kemanusian," kata Petrus.

Petrus pun mengingatkan Budiman bahwa masih ada 13 aktivis yang empat di antaranya merupakan kader PRD yang hingga kini belum diketahui nasibnya.

Hal ini seharusnya kata Petrus menjadi tugas Budiman dan kader PRD lainnya untuk menuntaskan hal tersebut.

Baca juga: VIDEO Momen Ganjar Pranowo dan Zulkifli Hasan Ngobrol dan Makan Malam Bersama, Ini Yang Dibahas!

Sebab masih ada utang di masa lalu yang harus tetap dilunasi dan bukannya malah dikubur dalam-dalam oleh sesama aktivis.

“Seharusnya menjadi tugas Budiman dan kader PRD lainnya untuk menuntaskan hal ini. Masih ada utang masa lalu yang tetap harus dilunasi. Bukannya malah dikubur dalam-dalam oleh Budiman Sudjatmiko," ungkapnya.

Baca juga: VIDEO Kualitas Udara di Jakarta Tetap Tidak Sehat Meski ASN WFH

Maka menurut Petrus, Prabowo seharusnya tidak cukup hanya diberhentikan dari militer pada tahun 1998, tetapi juga harus diproses sampai ke meja hijau.

Petrus menganggap dukungan Budiman ke Prabowo merupakan upaya untuk mencuci dosa sejarah Menteri Pertahanan itu pada masa lalu.

"Itu adalah langkah politik yang ingin menghapus jejak hitam pelaku pelanggaran HAM, meneguhkan politik impunitas," ujarnya.