Heru Budi Hartono Diwanti-wanti Waspadai Jebakan Batman Buntut Batalnya Proyek ITF Sunter

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jakarta Barometer, mewanti-wanti Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal pengerjaan seluruh proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) di Jakarta.

Soalnya lembaga swadaya masyarakat itu menilai janggal terhadap Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 577 miliar kepada PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) sebagai anak usaha dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk pengerjaan seluruh ITF di Jakarta.

Inisiator Jakarta Barometer Jim Lomen Sihombing melihat bahwa skema Engineering - Procurement - Construction (EPC) atau sistem kontraktor yang akan dilakukan pada proyek ITF berpotensi menjadi jebakan ‘batman’ bagi daerah.

Seharusnya Jakpro menyiapkan full capex proyek sesuai perhitungan yakni sekitar Rp 5 triliun.

“Skema yang diatur saat ini kan nanti pihak ketiga atau perusahaan kontraktor akan biayai ini di awal atau saat konstruksi, tapi kalau nantinya total pembiayaan nggak bisa dibayarkan oleh Jakpro, saham Jakpro di JSL akan diserahkan ke perusahaan ketiga itu, akibatnya saham Jakpro secara otomatis terdilusi menjadi minoritas. Pj Gubernur Heru mesti waspada,” kata Jim Lomen pada Selasa (15/8/2033).

Baca juga: Tipping Fee Besar Bisa Membebani Keuangan, Pemprov DKI Jakarta Batalkan Pembangunan ITF Sunter

Jim menyampaikan, JSL merupakan perusahaan yang sudah terbentuk sebelum proyek ITF ini muncul, sehingga ada potensi penjualan aset saham atau milik daerah.

Hal ini dapat terjadi jika di tengah jalan Jakpro tidak bisa membayar sisa kebutuhan proyek.

Menurut Jim, keadaan tersebut seharusnya tidak dapat ditentukan sepihak oleh Jakpro atau JSL karena harus mendapat persetujuan Pemprov dan DPRD sebelumnya.

Dia menganggap skema tersebut tak lazim karena harusnya tidak ada pengalihan saham mayoritas untuk lelang mitra kontraktor.

“Tapi pun akan lain cerita kalau kontraktor dan Jakpro bikin perusahaan baru dan punya kesepakatan atau perjanjian bisnis,” ujarnya.

Baca juga: Dapat Dukungan Luhut, DPRD DKI Usul Rp 577 miliar PMD ITF Sunter Dialihkan untuk Pembangunan RDF

Jim pun meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Asisten Perekonomian dan Keuangan serta Asisten Pembangunan serta Lingkungan Hidup untuk buka suara apakah sudah ada kesepakatan terkait dengan skema pembangunan ITF tersebut.

Apalagi proyek ini digagas bukan eranya Pj Gubernur DKI Jakarta.

Jim merasa heran DPRD DKI begitu ngotot ingin menggulirkan hak angket pada rencana perubahan teknologi pengolahan sampah dari ITF menjadi RDF yang sebelumnya disampaikan Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

“Lah Dewan malah ngotot mau Angket, ada apa dengan ITF ini? Publik wajar merasa aneh karena dalam kajiannya bahwa RDF jelas lebih ekonomis, tidak menghabiskan uang negara dan logis terkait sistem perubahan energinya,” katanya.

“Kemudian, boleh tunjukan kalau ada satu saja contoh yang sudah berhasil menggunakan teknologi ITF biar ada komparasi, ada perbandingan, ada studi bandingnya, karena dari kajian yang ada ITF itu potensi habisin uang Pemprov lewat tipping fee yang sangat mahal, Pemprov juga harus bayar tiap tahun,” sambungnya.

Baca juga: Proyek Pembangunan ITF Sunter Dinilai Layak Dibatalkan, Tabrak Tata Ruang Kota