Rezim Dipegang Jokowi, Waskita Berdarah-darah, Utang Bengkak dari Rp 3 Triliun Jadi Rp 84 Triliun

Padahal, kedua perusahaan itu juga berstatus perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baik Wika maupun Waskita, merupakan BUMN konstruksi yang selama ini kerap didera kesulitan keuangan.

Kedua perusahaan juga menanggung utang menggunung, baik kepada para kreditur maupun para vendornya.

Tiko mencontohkan, salah satu dugaan kuat dari Kementerian BUMN, Waskita dan Wika dicurigai memoles laporan keuangan arus kasnya (cashflow) yang lancar, padahal kondisi sebenarnya tengah kesulitan.

"Seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangannya ini tidak sesuai dengan kondisi riilnya, artinya dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun padahal cashflow-nya tidak pernah positif sebenernya," beber Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko menyebut, saat ini pihaknya tengah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi laporan keuangan yang disajikan dua BUMN yang kantor pusat saling bertetangga di kawasan Cawang tersebut.

Dalam menyusun laporan keuangan, lazimnya perusahaan sudah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Sehingga, praktik manipulasi laporan keuangan juga bisa menyeret KAP yang disewa untuk mengaudit laporan keuangan Wika dan Waskita.

"Kita mulai lakukan ini, saya sudah lapor ke BPKP, apabila ada fraud (kebohongan) dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ujar Tiko.

Selain itu, praktik memoles laporan keuangan juga menampar muka Kementerian BUMN. Di mana Menteri BUMN Erick Thohir selalu menekankan praktik good governance.

"Karena kita memberikan efek jera, jangan sampai manajemen ini kemudian melaporkan laporan keuangan yang overstated, tapi perusahaannya bangkrut setelahnya, ini lucu," ucap mantan Dirut Bank Mandiri itu.

Baca Berita Warta Kota lainnya di Google News