Pilpres 2024

Musni Umar Puji Anies Baswedan Setinggi Langit, Sebut Miliki Rekam Jejak Selamatkan Demokrasi

Sosiolog yang juga akademisi memuji Anies Baswedan setinggi langit dan sebut Anies penyelamat demokrasi Indonesia

Wartakotalive/Alfian Firmansyah
Anies Baswedan soal sistem PPDB Zonasi yang kerap bermasalah di kawasan Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023). Sosiolog Musni Umar kembali memuji bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setinggi langit dalam cuitan di akun Twitternya @musniumar, Kamis (3/8/2023). Musni Umar menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki rekam jejak untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang menurutnya saat ini merosot. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Sosiolog Musni Umar kembali memuji bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setinggi langit dalam cuitan di akun Twitternya @musniumar, Kamis (3/8/2023).

Musni Umar menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki rekam jejak untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang menurutnya saat ini merosot tajam.

Menurut Musni Umar itu adalah salah satu alasan mengapa masyarakat harus memilih Anies Baswedan sebagai Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Para pendiri negara (founding fathers) Indonesia telah mencanangkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan tujuan Indonesia merdeka untuk memberi perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan," kata Musni Umar mengawali cuitannya, Kamis.

Akan tetapi, kata dia dalam perjalanan bangsa Indonesia setelah merdeka, demokrasi selalu mengalami pasang surut.

Di masa Orde Lama, Indonesia pernah mengamalkan  demokrasi terpimpin yang bercirikan otoritarianisme.

Baca juga: Parpol Peserta Pemilu 2024 Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye Berisi Ajakan Memilih

Begitu pula di masa Orde Baru, Indonesia mengamalkan demokrasi Pancasila yang dirasakan sebagai otoritarisme yang mengungkung kebebasan. 

Oleh karena itu, dilakukan reformasi untuk mengembalikan demokrasi dan menghentikan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). 

"Akan tetapi, masa bulan madu demokrasi lambat laun meredup dan kembali  mengarah kepada otoritarisme seperti yang dikemukakan Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12," katanya.

Baca juga: Airlangga “Jelas” Tak Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

"Demokrasi tidak mudah ditegakkan dan diamalkan di Indonesia karena memiliki lima kendala," ujar Musni Umar.

Pertama, kata dia masyarakat Indonesia pada umumnya masih menganut paham paternalistik dan feodalistik.

"Paham tersebut berlawanan dengan demokrasi. Dalam negara demokrasi, tidak mungkin tidak bebas menyampaikan pendapat," katanya.

Baca juga: Pemprov DKI Ketempuhan Janji Anies, Ditagih Pedagang Soal Mewahnya Fasilitas Blok 6 Pasar Senen

Kedua, menurut Musni Umar, para pemimpin Indonesia yang dipilih dalam pemilihan umum, ada yang tidak terlatih berdemokrasi, yang sebagian cirinya tidak siap dan sanggup berbeda pendapat, tidak siap dikritik, dan menghargai perbedaan pendapat dan pilihan.

"Ketiga, pemimpin yang di pilih dalam pemilihan umum tidak memiliki rekam jejak dalam berdemokrasi," katanya.

Keempat, tambahnya masyarakat dan para pemimpinnya belum memiliki budaya demokrasi, yang siap dikritik dan tebal kuping dalam menerima kritik.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved