Sekitar 104 Korban Hilang, Sekjen PDIP Sebut Persitiwa Kudatuli Merupakan Pelanggaran HAM Berat

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) memeringati Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Peringatan Peristiwa Kudatuli diisi dengan diskusi bertajuk Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia.

Dalam dsikusi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai salah kaprah jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM biasa.

Menurut Hasto, peristiwa tersebut harusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Meskipun Komnas HAM menyatakan hanya ada lima korban, tetapi dalam suatu komunikasi spiritual yang kami lakukan sebagai bangsa yang punya cara-cara untuk berkomunikasi dalam arus spiritual itu, paling tidak ada 104 korban hilang," kata Hasto.

Hasto berujar bahwa seharusnya diungkap aktor intelektual dan pihak-pihak yang terlibat dalam Tragedi Kudatuli, sehingga bangsa ini ambil pelajaran dari peristiwa itu.

Baca juga: Sejarah Jakarta: Jalan Diponegoro dari Kudatuli Hingga Penetapan Jokowi Calon Presiden

Menurut dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini, pengungkapan tragedi itu akan menjadikan masa depan Indonesia tidak ada lagi kekuasaan yang menindas.

"Karena itulah menjadi momentum yang penting. 27 Juli, suka tidak suka, itu jadi gerbang demokratisasi di Indonesia," ujar Hasto.

Hasto menyampaikan bahwa PDIP pada tadi malam sudah melakukan doa bersama untuk korban Tragedi Kudatuli.

Pada pagi tadi, jajaran PDIP sudah melakukan tabur bunga di kantor Partai.

Hasto menyatakan PDIP terus memperjuangkan pengungkapan Tragedi Kudatuli, karena percaya dengan Satyameva Jayate bahwa kebenaranlah yang pada akhirnya menang.

Baca juga: Unik, Relawan Sosialisasikan Figur Bacapres PDIP Lewat Kegiatan Lomba Mancing Antarkomunitas

"Kami tidak pernah berhenti menyuarakan terhadap menyuarakan terhadap campur tangan kekuasaan terhadap pelanggaran HAM pada 27 Juli 96 meskipun kita menghadapi tembok yang sangat tebal sekali pun, yang mencoba menutupi sisi gelap masa lalu. Kami terus berjuang, tidak pernah menyerah," jelas Hasto.

Bukan Peristiwa Biasa

Selain itu, Hasto menyampaikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa peristiwa 27 Juli 1996 bukan peristiwa pelanggaran HAM biasa.

"Beliau (Megawati) selalu mengingatkan 21 Juli 1996 bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah spirit gerakan arus bawah berhadapan dengan rezim yang sangat, sangat, sangat otoriter dan menggunakan berbagai cara demi kekuasaan itu," kata Hasto.