DPRD DKI Minta Pemprov Segera Atasi Kelangkaan Pangan Murah Bersubsidi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemprov segera mengevaluasi 183 lokasi titik pendistribusian pangan murah bersubsidi di seluruh wilayah.

Hal tersebut dikarenakan tengah terjadi kelangkaan ketersediaan barang bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Yusuf menyampaikan, evaluasi diperlukan lantaran pihaknya banyak mendapat aduan dari warga penerima manfaat.

Warga mengaku kesulitan mendapat pangan yang telah disubsidi Pemprov DKI. Padahal program ini diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat menengah kebawah dan menurunkan angka stunting di Jakarta.

“Jangan sampai penerima manfaat, ingin membeli barang yang mereka inginkan untuk meningkatkan gizi mereka, tetapi barangnya tidak ada,” ujar Yusuf di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Kelangkaan serupa juga diakui Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Andyka.

Ia menyebut rumah susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara yang notabene titik pendistribusian pangan murah mendadak kosong. Kondisi tersebut telah terjadi dua bulan terakhir.

“Di Rumah Susun Marunda, itu sangat panjang antriannya. Mudah-mudahan bagaimana caranya kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Keluhannya sejak bulan kemarin, mereka mau menukarkan atau mengambil subsidi pangan murah ini tapi barangnya tidak ada,” ungkap Andyka.

Andyka menyayangkan komoditas pangan seperti daging ayam, daging sapi, telur ayam, beras, ikan kembung dan susu yang bisa ditebus oleh warga sebesar Rp 126.000 dari harga normal Rp 412.107 tidak bisa dinikmati oleh warga penerima manfaat akibat stok tidak mencukupi.

“Mereka mau beli beras murah enggak dapat, telur tidak dapat, karena barangnya tidak ada. Masyarakat mau beli tapi barangnya nggak ada, padahal uangnya ada untuk beli pangan murah,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu khawatir anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting jadi tidak tepat sasaran. Terlebih saat ini banyak ditemukan penyalahgunaan dana bantuan yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Lalu untuk apa uangnya? Untuk hal-hal yang tidak substantif, tidak berhubungan dengan ketahanan gizi mereka. Dan ini sudah banyak kejadian penerima manfaat KJP uangnya dipakai untuk kredit HP, karena mau belanja barangnya tidak ada,” ungkapnya.

Dinas Ketahanan Pangan janji cek lapangan

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Suharini Eliawati mengaku siap untuk melakukan evaluasi pada seluruh titik lokasi pendistribusian, sehingga stok pangan dapat memenuhi permintaan warga di setiap lokasi.

“Kita akan perbaiki internal kita tentang pola distribusi dan manajemen stoknya. Kalaupun ada GAP (celah) kenyataan di lapangan, ada masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan, kami akan benahi internal manajemennya, agar pada saat masyarakat mau transaksi bisa langsung melakukan. Dan kami akan koordinasi internal dengan kawan-kawan OPD terkait,” tuturnya.

BUMD bidang akui telah penuhi kebutuhan

Sementara, Direktur Utama PT Tjipinang Food Station Pamrihadi Wiraryo mengaku stok beras dari pihaknya hingga kini masih cukup untuk memenuhi permintaan pangan bersubsidi.

“Kami menyediakan berdasarkan dari yang diminta oleh titik distribusi tersebut. Tahun lalu untuk program pangan bersubsidi khusus beras, kami menyediakan 25.800 ton, kemudian program kontrak farming dan budidaya menyediakan 25.000 ton. Artinya stok mencukupi sesuai dengan pesanan atau kebutuhan,” katanya.

Hal tersebut juga diakui Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Aristianto.

Pihaknya mengaku tidak pernah telat mendistribusikan pangan untuk stok subsidi di seluruh lokasi.

“Sampai saat ini stok ada dan setiap hari kita supply kepada penerima KJP sesuai data yang sudah masuk daftar titik ketersediaan. Kami lakukan distribusi sesuai titik,” ucapnya.

Begitu juga Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman. Ia mengaku meskipun saat ini stok ayam sulit, namun pihaknya masih konsisten memenuhi permintaan dari seluruh titik lokasi pangan bersubsidi.

Raditya memastikan sampai saat ini belum terjadi kekosongan dari tempat yang pihaknya layani, serta ketersediaan sampai saat ini masih mencukupi.

"Walaupun ada beberapa item yang saat ini sedang langka. Harga ayam sedang tinggi, kami sedang mencoba untuk cari sumber yang lebih murah, agar kami bisa selalu mencukupi stok,” tandasnya.

Info

Pendistribusian Pangan Murah Jakarta
Payung Hukum: Pergub Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu

183 titik lokasi pendistribusian, antara lain:

• 89 lokasi di Perumda Pasar Jaya.
• 5 lokasi di Perumda Dharma Jaya.
• 1 lokasi di PT Food Station Tjipinang Jaya.
• 88 lokasi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

916.936 warga Jakarta yang dapat menebus pangan murah bersubsidi setiap bulannya, antara lain:

• 664.936 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
• 92.475 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
• 47.195 penerima Kartu Peserta Jamsostek (KPJ).
• 42.766 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
• 17.834 penghuni rusun.
• 16.845 guru honorer.
• 15.215 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
• 12.893 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
• 6.777 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Ada enam Jenis komoditas yang dapat ditebus dengan harga Rp 126.000, dari harga Rp 412.107 yang artinya Pemprov DKI memberikan subsidi sebesar Rp 286.107 setiap bulan kepada 916.936 orang, dengan rincian:

• Beras lima kilogram dari harga Rp 68.600 menjadi Rp 30.000.
• Daging sapi satu kilogram dari harga Rp 132.500 menjadi Rp 35.000.
• Daging ayam satu ekor dari harga Rp 37.750 menjadi Rp 8.000.
• Ikan kembung satu kilo dengan isi enam sampai sembilan ekor dari harga Rp 47.500 menjadi Rp 13.000.
• Susu kotak satu karton isi 24 buah dari harga Rp 93.100 menjadi Rp 30.000.
• Telur ayam satu tray isi 15 butir dari harga Rp 30.000 anggaran untuk pangan murah bersubsidi tahun anggaran 2023 yakni Rp 985.227.407.070 dan sudah terealisasi hingga bulan Juli 2023 yakni Rp 701.518.201.628.