Fraksi PDIP Dorong Pemerintah DKI Ambil Alih Pengelolaan Stadion JIS

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah daerah agar mengambil pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Saat ini JIS masih dikelola oleh perseroan daerah, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, selama ini Jakpro memang mendapat penugasan dari Pemerintah DKI dengan membangun sejumlah proyek besar.

Mulai dari JIS hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat yang nilainya triliunan rupiah.

“Katakan Jakpro ditugaskan untuk bangun, ketika sudah dibangun balikin lagi kepada Pemprov DKI, harusnya begitu. Bukan kami tugaskan kepada Jakpro, kalau sudah jadi, sampai dengan pengelolaanya,” kata Gembong pada Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Jakmania Tak Mau Campuri Polemik Stadion JIS, Dicky : Gimana Caranya Persija Punya Rumah

Menurutnya, hal itu perlu menjadi perhatian Pemerintah DKI Jakarta karena sebagai perusahaan tentu Jakpro memiliki tugas untuk mencari profit dalam mengelola usahanya.

Apalagi biaya pengelolaan JIS dan TIM cukup besar hingga miliaran rupiah dalam setahun.

“Apakah dengan sekarang mengelola JIS dan TIM akan menguntungkan bagi Jakpro? itu hanya menggerogoti keuangan Jakpro sendiri. Misalkan JIS dalam satu bulan dia harus mengeluarkan operasional sebesar Rp 60 miliar dalam satu bulan,” jelasnya.

“Apa lagi TIM, jadi pola itu saya sepakat (diambil alih Pemprov DKI). Justru ini harusnya pola penugasan yang diberikan Pemprov harus dirubah,” sambung anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Gembong mengaku, wacana itu sudah didiskusikan dengan koleganya di Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang berjumlah 25 orang.

Baca juga: Partai Gerindra Sepakat PDIP Bentuk Pansus JIS, Rany Mauliani: Kami Dukung, Memang Sifatnya Urgensi

Salah satu yang dibahas PDIP adalah perseroan tidak boleh keluar dari bisnis utamanya.

“Kalau yang namanya Jakpro suruh membangun dan mengelola TIM, itu keluar core bisnis atau tidak? Bahkan nyambung pun tidak. Ini kayak air sama minyak (tidak larut) kalau bicara soal budaya,” paparnya.

Gembong berkata, pengelolaan TIM harus dilakukan dengan pola pendekatan tersendiri, karena berkaitan dengan budaya.

Dia menganggap budaya merupakan investasi yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan JIS di bidang olahraga. Idealnya JIS dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta karena itu merupakan sektor utama di bidang olahraga.

“Tapi Jakpro bicara untung-rugi (bisnis) maka ketika Jakpro mengelola JIS ini bicara minyak dan air yang tidak akan ketemu. Tidak boleh namanya seni-budaya dikomersilkan, sebab ini akan merusak anak cucu kita. Karena itu investasi harus diwariskan ke anak cucu kita, jangan sampai mereka nggak kenal budaya sendiri,” ungkapnya. (faf) 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News