Gus Imin Desak KPU dan Kemendagri untuk Menindaklanjuti Temuan Empat Juta DPT yang Belum Punya e-KTP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan empat juta lebih warga yang masuk DPT belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). 

Hal itu membuat mereka terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Bawaslu melakukan pencermatan pemilih potensial non e-KTP berdasarkan lampiran berita acara (BA) KPU di tingkat provinsi sebanyak 4.005.275," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, dalam keterangan tertulis, Senin (3/7/2023) 

Lolly berujar bahwa jutaan DPT yang belum memiliki e-KTP merupakan pemilih baru.

Mereka akan menginjak usia 17 tahun saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. 

Baca juga: MK Putuskan Sistem Pemilu Terbuka, Gus Imin : Deg-degan Itu Telah Selesai

Baca juga: Pemilu 2024: Pemkot Jakbar Jemput Bola Buatkan eKTP untuk Disabilitas, Simak Prosedurnya

Baca juga: KPU Minta Bawaslu Beri Data Lengkap Soal 4 Juta Masyarakat Tanpa KTP-el Belum Masuk DPT

"Pemilih berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP elektronik tetapi sudah masuk dalam DPT," ujar Lolly.

Hal itu menjadi perhatian Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra yang juga sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin).

Gus Imin meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait 4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Saya minta pemerintah segera menindaklanjuti temuan Bawaslu. 4 juta DPT ini tanpa e-KTP ini bukan data sedikit, jadi betul-betul cermat diatasi agar kemudian mereka bisa ikut berpartisipasi di Pemilu," kata Gus Imin di Jakarta, dikutip Rabu  (4/7/2023).

BERITA VIDEO: Penyandang Disabilitas Nikmati Transjakarta Basoetta

Gus Imin juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catat Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menyinkronisasikan DPT, dengan data penduduk guna menyelamatkan hak suara jutaan pemilih baru.

"Mumpung masih ada waktu, saya kira semua stake holder terkait seperti KPU dan Kemendagri perlu duduk bersama, koordinasi dan mencari solusi untuk 4 juta DPT itu," ujar Gus imin. 

Gus Imin juga meminta KPU untuk mengantisipasi penambahan atau pengurangan data pemilih, karena data yang disebutkan oleh Kemendagri bersifat dinamis, dan masih ada waktu hingga dua tahun ke depan.

Selain itu, Gus imin juga mengingatkan, setiap penyelenggara Pemilu untuk memaknai banyaknya masyarakat yang akan menjadi pemilih sebagai momentum untuk meningkatkan penggunaan hak suara dalam pemilu mendatang.

"Semakin banyak partisipasi masyarakat, tentu saja semakin bagus kualitas Pemilu kita. Ini artinya demokrasi tegak lurus dan berjalan sesuai cita-cita reformasi. Jadi saya tekankan penyelenggara Pemilu harus menjamin betul hak pilih kaum muda kita," pungkas Gus Imin.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News