VIDEO Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jateng Dikebut dengan Membangun RTLH dan Jambanisasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, progres penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah berjalan bagus.

Verifikasi dan validasi data sudah selesai dan beberapa intervensi yang sudah dilakukan, semisal stunting menunjukkan angka yang sama.

"Kami di Jawa Tengah coba mendesain khusus ya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, khusus.

Jadi kemarin teman-teman kades sudah bantu mendata, verifikasinya sekarang sudah seratus persen.

Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kami cek rumah yang tidak layak huni, kami cek jambannya, airnya, anak tidak sekolah, dan penyandang disabilitas.

Ini beberapa yang menjadi prioritas kami. Kita coba kerjakan," kata Ganjar usai memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/6/2023).

Dalam rapat yang dihadiri kepala daerah se-Jawa Tengah itu, Ganjar meminta agar kebutuhan intervensi yang sudah dianggarkan dalam APBD, APBDes, APBN agar segera dikerjakan.

Mengenai kebutuhan intervensi yang masih kurang, Ganjar ingin agar segera dilakukan improvisasi menggunakan pola gotong royong.

Di antaranya mengajak CSR, BAZNAS, dan orang-orang peduli yang mampu melakukan percepatan.

Baca juga: Anggota KPI Diduga Terlibat Bisnis Narkoba, Para Pelaku Komunikasi Melalui DM Instagram

Sejauh ini, menurut Ganjar, effort dari kepala daerah sudah sangat luar biasa sehingga percepatan bisa dilakukan.

"Sekarang kami mulai petakan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Alhamdulillah yang stunting seratus persen sudah diintervensi.

Ini menyenangkan sehingga kalau stunting itu hitungannya bisa kita kerjakan selama tiga bulan harusnya sudah ada hasilnya.

Jumat besok saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa kita selesaikan dengan cepat," jelasnya.

Ganjar optimis, target Presiden Joko Widodo agar kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat dikejar.

 
Khususnya di Jawa Tengah, sejumlah strategi telah disusun. Antara lain, penggunaan anggaran dari APBD yang murni dikerjakan oleh Pemprov Jateng dan potensi APBD perubahan yang bisa dilakukan bersama dengan DPRD.

Baca juga: LKPP RI Kembali Lakukan Konsolidasi Pengadaan, Efisiensi Belanja Negara Sampai Rp 1,69 Triliun