Nadiem Makarim Bakal Ubah Sistem Rekrutmen PPPK, Ketua PGRI: Jatim Masih Kekurangan 600 Ribuan Guru

WARTAKOTALIVE.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI, Nadiem Makarim akan mengubah sistem rekrutmen guru pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK).

Pengubahan sistem tersebut, menurut Nadiem Makarim, dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan guru honorer.

Sistem ini, jelas Nadiem Makarim, rencananya mulai diberlakukan pada 2024 secara permanen.

Salah satunya konsep marketplace untuk guru.

Baca juga: Puluhan Tahun Mengabdi, Anas Minta Menpan RB Segera Angkat 1178 Guru Honorer Asal Nganjuk Jadi PNS

Baca juga: Sedih, Dipecat Semena-mena karena Ridwan Kamil, Ternyata Cuma Segini Gaji Guru Honorer Setara Sabil

Baca juga: Kritik Postingan IG Ridwan Kamil, Guru Honorer SMK Dipecat, Kang Emil: Kata-katanya Kasar

Nadiem Makarim menyebut akan ada suatu tempat yang berisi database guru aktif.

"Di mana guru-guru yang boleh mengajar, masuk ke dalam database yang bisa diakses seluruh sekolah" ucap Nadiem Makarim saat rapat kerja bersama Komisi X DPR pada 25 Mei 2023.

Adanya sistem tersebut disambut positif oleh Ketua PGRI Jawa Timur Teguh Sumarno.

Menurutnya, dengan lebih dari 1 juta guru untuk lolos program PPPK adalah niat baik pemerintah.

"Sampai saat ini di Jawa Timur masih kekurangan guru sekitar 600 ribuan. Saya sangat percaya dan mendukung niat baik pemerintah, termasuk solusi marketplace."

"Solusi ini untuk mempercepat ketersediaan guru dan sesuai dengan kebutuhan internal setiap sekolahan,” kata Teguh, pada Selasa (30/5/2023).

Menurutnya, database guru yang kompeten, profesional dalam sistem marketplace, yang akan diberlakukan mulai 2024 adalah positif.

Bagi Teguh, dengan cara apapun dilakukan demi martabat guru dan keberlangsungan sukses layanan pendidikan bagi setiap anak didik.

Teguh menambahkan, dengan sistem rekrutmen yang tidak terpusat maka memberi peluang kepada setiap sekolahan sangatlah baik.

"Jadi, hanya sekolahan yang tahu persis kebutuhan guru dan guru mata pelajaran apa yang dibutuhkan" ucapnya.

Teguh juga mendukung gagasan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI yang menghendaki masa kontrak kerja PPPK itu dihilangkan, sehingga guru PPPK bisa mengajar dengan tenang.

"Agar para ASN PPPK lebih tenang dalam bekerja melayani anak didik sebagai ASN sampai pensiun. Hindari politisasi kaum guru, oleh pihak-pihak tertentu, kami dari PGRI sangat murni berjuang untuk martabat dan kesejahteraan guru" tegasnya.

(Wartakotalive.com)