Bawaslu DKI Berikan Waktu Dua Hari kepada PDIP dan Nasdem untuk Berikan Nota Kesepahaman Pemilu 2024

WARTAKOTALIVE.COM KRAMAT JATI - Jelang penyelenggaraan Pemilu 204, Bawaslu DKI Jakarta menggelar acara penandatanganan kesepakatan menolak ujaran kebencian menjurus SARA dan politik uang bersama pengurus partai politik (parpol).

Kesepakatan ditandatangani oleh para pengurus Parpol tingkat DKI Jakarta dalam nota kesepahaman di hadapan Bawaslu DKI Jakarta.

Satu per satu perwakilan partai politik membubuhkan tanda tangannya di surat pernyataan dan di bingkai yang disediakan Bawaslu DKI sesuai nomor urut partai.

Pembubuhan tanda tangan dimulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan nomor urut satu dan diakhiri oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di urutan ke-17.

Hal itu dilakukan, lantaran Partai Ummat yang berada di urutan terakhir, pengurus parpolnya izin meninggalkan lokasi sebelum acara berakhir.

Baca juga: Kembali Ditunjuk Jadi Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Pilih Fokus Sukseskan Pemilu 2024

Baca juga: Bareskrim Temukan Indikasi Uang Jaringan Narkotika untuk Kampanye Pemilu 2024, Ini Tanggapan KPU

Baca juga: Redam Potensi Ketegangan Menjelang Pemilu 2024, Ini yang Dilakukan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

Sedangkan, untuk pengurus PDIP dan NasDem memang sama sekali tak terlihat di lokasi yang digelar Bawaslu DKI Jakarta.

Anggota Bawaslu DKI Jakarta Divisi Humas, Data dan Informasi, Sitti Rakhma mengatakan, pihaknya akan memberi waktu dua hari untuk PDIP dan NasDem memberikan nota kesepahaman menolak ujaran kebencian dan politik uang.

"Parpol yang tidak hadir, karena ada lain hal. Tetapi, mereka sudah membaca dan intinya sepakat menjalin MoU (Memorandum of Understanding) dengan Bawaslu DKI," kata Rakhma usai penandatanganan nota kesepahaman, Jumat (26/5/2023).

Rakhma berharap dengan ditandanganinya nota kesepahaman ini bisa menghadirkan Pemilu 2024 di Jakarta yang aman dari ujaran kebencian dan politik uang.

Bawaslu DKI meminta para parpol untuk terus menyuarakan melawan dua hal tersebut sampai ke tingkat bawah agar jalannya pesta demokrasi tak tercoreng.

Terlebih, DKI Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi se-Indonesia.

BERITA VIDEO: 4 Hakim MK Tak Setuju Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang

"Indeks kerawanan pemlu di Jakarta ada di angka 88,95 (persen), ini tertinggi di seluruh Indonesia sehingga perlu melakukan langkah strategis," ujar Rakhma.

Apabila pada praktiknya tetap ada parpol yang kadernya terbukti melakukan ujaran kebencian maupun politik uang maka akan diproses sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu.

Bahkan, jika termasuk pelanggaran berat maka status pencalegan dari pelaku bisa dibatalkan.

Hal itu sudah pernah terjadi pada Pemilu 2019 lalu dimana ada caleg yang didiskualifikasi karena terbukti melakukan politik uang dalam bentuk bagi-bagi sembako,

"Jadi segala ketentuan itu, misalnya ketentuan pidana sudah diatur semua," tutur Rakhma.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News