Jalur Sepeda Dihilangkan, Dirut KPPB Menilai Hak Warga Dapat Udara Sehat Semakin Sedikit

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan bahwa pembangunan kota modern berorientasi pada penciptaan suasana kota yang laik huni bagi warganya yang ditandai oleh udara segar.

Selain itu, juga terlihat dari ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kemudahan akses seluruh wilayah kota tanpa diskriminasi bagi berbagai kelompok terutama kelompok rentan, opsi sarana mobilitas berierientasi pada rendah emisi, efisiensi energi dan ruang.  

Kemudian kata Safrudin, ketika krisis iklim mengemuka dan masyarakat global gelisah yang kemudian berusaha mengendalikan penyebab krisis iklim ini. 

"Cara yang ditempuh adalah mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kegiatan sehari-hari, kegiatan industri dan kegaitan transportasi serta proses pembangunan," ujar Safrudin berdasarkan keterangannya, Minggu (16/4/2023).

Baca juga: Politisi PDIP Kesal pada Jalur Sepeda Karya Anies Baswedan: Kalau Hasil Evaluasinya Buruk, Hentikan!

Hal tersebut sehingga GRK yang mencakup karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (N2O), metana (CH4), dan freon (SF6, HFC dan PFC dapat ditekan.  

Safrudin beranggapan akibat dari emisi karbon akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan kita manusia di bumi ini, yaitu menjadi salah satu senyawa Green House Gas.

Di mana senyawa tersebut melingkupi lapisan stratosfer sehingga sebagian radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer tidak dapat di lepas ke angkasa luar (green house gas effect). 

Ia menjelaskan, keadaan itu menyebabkan peningkatan atmosfer suhu (global warming). Kemudian, biang kerok dari krisi iklim yang telah menyebabkan berbagai bencana iklim yang ditandai oleh fenomenda La Nina dan El Nino.

"Sehingga sering terjadi bencana banjir, badai, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang panas, gagal panen dan meluasnya kawasan endemic penyakit tertentu seperti malaria," ucap Safrudin.

Sejalan dengan langkah itu, emisi pencemaran udara (PM10, PM2.5, HC, CO, NOx, O3, Sox) juga dapat dikendalikan sehingga kualitas udara perkotaan menjadi lebih sehat.  

“Beban emisi DKI Jakarta dari transportasi mencapai 19.165 ton per hari, yang bersumber dari sepeda motor (45 persen), truk (20 persen), bus (13 persen), mobil diesel (6 persen), mobil bensin (16 persen), dan kendaraan roda tiga (0,23 persen)," kata Safrudin.

"Sementara beban CO2 mencapai 318.840 ton per hari yang bersumber dari truk (43 persen), bus (32 persen), sepeda motor (18 persen), mobil bensin (4 persen), mobil diesel (3 persen), dan tiga -roda (0,01 persen)," imbuhnya.

Oleh karena itu, Safrudin menegaskan bahwa DKI Jakarta harus melakukan langkah progresif untuk melindungi warganya dari pencemaran udara yang sengat tidak sehat, sekaligus berkontribusi untuk pengendalian emisi GRK guna memitigasi krisis iklim.

Sehingga kebijakan yang ditempuh dengan membangun fasilitas angkutan umum masal (BRT Trans Jakarta dengan jaringan JakLingko).

Kemudian lanjut Safrudin, dipadu dengan kebijakan Non Motorized Transport (NMT) yaitu fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda.

"Hal ini adalah cara tepat dan efektif dalam rangka menekan emisi sekaligus mengendalikan kemacetan yang mendera Jakarta berpuluh tahun," pungkas Safrudin.

Baca juga: Jalur Sepeda Kerap Diterobos bahkan Jadi Tempat Parkir, Wildan Minta Pengemudi Ojol Taat Aturan

Safrudin mengaku bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang telah dilaksanakan dalam dua dekade cukup membuahkan hasil.

Di mana emisi GRK dan emisi pencemaran udara dapat ditekan dengan angka konstan sekalipun terjadi peningkatan aktivitas industri, transportasi dan proses pembangunan. 

Namun sayangnya kata Safrudin, perjalanan panjang menjadikan DKI Jakarta menjadi kota laik huni, mudah diakses, dan rendah emisi harus hancur dalam satu malam akibat kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang menghapus lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di perempatan Jalan Santa (Jalan Tendean, Jalan Santa, Jalan Suryo, dan Jalan Wijaya).

“Pengembangan lajur sepeda di Jakarta adalah yang paling progresif di dunia saat ini, jadi seharusnya dipertahankan dan diperluas secara massif di seluruh wilayah kota," tandas Safrudin.

Apapun yang dilakukan DKI Jakarta, menurut Safrudin akan menjadi tolak ukur bagi kota-kota lain tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara.

Sementara itu, Ketua Umum KPBB, Fahmi Saimima menjelaskan bahwa lajur sepeda selain sebagai penanda kemajuan peradaban kota, juga sangat efektif mengendalikan kemacetan dan emisi kendaraan.

“Apa yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, hendaknya dipertahankan dan jangan set back agar masyarakat terfasilitasi dengan baik untuk memanfaatkan non-motorized mobility terutama berjalan kaki," ujar Fahmi.

Fahmi menegaskan, penghancuran trotoar menjadi jalan raya, jelas merupakan salah satu contoh langkah set back.

"Penghilangan lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di Jalan Santa ini bertentangan dengan amanat putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Warga Negara atas pencemaran udara Jakarta," ucap Fahmi.

Sementara itu, Fahmi mengatakan seharusnya fasilitas NMT diperluas dalam rangka merealisasikan peningkatan kualitas udara sebagaimana amanat putusan PN Jakarta Pusat. (m36)