Jawa Tengah Diyakini Bebas Buang Air Besar Sembarangan Pada Tahun 2023 Ini

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Deklarasi komitmen untuk stop buang air besar sembarangan atau SBS dinyatakan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Ditargetkan Open Defecation Free (ODF) Jawa Tegah mencapai 100 persen tahun ini.

Saat ini tingkat ODF Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 92 persen.

Ganjar menyebut, ada enam kabupaten dan kota yang saat ini dilakukan percepatan penyelesaian ODF, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.

"Ada enam kabupaten yang memang belum ODF, masih BAB-nya sembarangan. Ini sedang kita genjot untuk penyelesaian. Tadi kita lihat komitmen para bupati wali kota bagus," ujar Ganjar di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Batalnya Piala Dunia U-20, Gubernur Bali Batasi Komen IG Tak Tahan Dikomentari Netizen

Ganjar memaparkan target ODF di kabupaten dan kota, yakni Kota Pekalongan 27 desa, Kabupaten Banjarnegara 219 desa, Kabupaten Pekalongan 110 desa, Kabupaten Batang 90 desa, Kabupaten Purworejo 345 desa dan Kabupaten Wonosobo 102 desa.

Adapun upaya yang dilakukan Ganjar, antara lain menggalakkan program jambanisasi, penguatan koordinasi dan integrasi dengan bupati dan wali kota, serta melakukan sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung percepatan capaian ODF 100 persen.

"Kita akan bantu agar masyarakat punya akses jamban, syukur-syukur punya sendiri-sendiri. Akses jamban itu juga kalau toilet ya ada septic tank-nya, bukan dibuang ke sungai atau kolam," jelas Ganjar.

Baca juga: Prakiraan Cuaca 30 Maret 2023, BMKG Prediksi Hujan di DKI Jakarta Pada Siang hingga Malam Hari

Selain itu, Ganjar menuturkan bahwa penyelesaian persoalan SBS di Jateng masih beriringan dengan program penurunan kemiskinan ekstrem yang saat ini sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah daerah se-Jateng.

Oleh sebab itu, Ganjar meminta seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah disusun dalam RAPBD 2023 dan diusulkan saat musrenbang beberapa waktu lalu.

"Kalau anggaran APBD-nya sudah ada, segera dieksekusi. Kalau tidak ya sama seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem karena ini juga kita masukkan di sana," kata Ganjar.

"Kita carikan BAZNAS, CSR, filantrop dan bantuan dari siapapun agar kita bisa mempercepat itu," sambung Ganjar.

Baca juga: Eko Patrio Bagi-bagi Sembako di Jatinegara, Pengamat: Jika Ingin Bersedekah, Jangan Minta Dicoblos

Sebagai informasi, Ganjar juga telah menyalurkan bantuan stimulan jambanisasi sejak tahun 2015 hingga sekarang tak kurang dari 35 ribu paket jamban.

Bantuan tersebut terdiri dari semen, kloset dan pipa paralon. Bantuan jambanisasi tahun lalu juga diberikan sebanyak 7.181 paket untuk membantu warga kurang mampu.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News