Berita Viral

DPR Minta Mahfud MD Bujuk Bos PDIP untuk Sahkan RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto minta Menkopolhukam Mahfud MD bujuk bos PDIP untuk lancarkan RUU Perampasan Aset. 

Penulis: Desy Selviany | Editor: Desy Selviany
Akun YouTube Kompas TV
Menkopolhukam Mahfud MD sempat berang saat rapat dengan Komisi III DPR membahas transaksi gelap di Kemenkeu Rp349 Triliun, Rabu (29/3/2023). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto minta Menkopolhukam Mahfud MD bujuk bos PDIP untuk lancarkan RUU Perampasan Aset

Hal itu dijawab Bambang Pacul saat disinggung Mahfud MD soal RUU Perampasan Aset yang dua tahun maju mundur di DPR RI. 

Diketahui pada Rabu (29/3/2023) Mahfud MD dipanggil Komisi III DPR RI untuk mengklarifikasi pernyataan dugaan transaksi keuangan janggal di Kementerian Keuangan. 

Mahfud MD pun menjabarkan dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun. 

Ia juga menyebut bahwa pemberantasan korupsi tidak ada artinya apabila tidak dibarengi dengan RUU Perampasan Aset.

Namun sayangnya, RUU tersebut maju mundur di DPR RI. 

Bambang Pacul yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi PDIP menjawab pernyataan Mahfud MD

Bambang Pacul mengaku tak berani mengetok palu jika tak diperintah oleh "ibu". 

"Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang. 

"Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak," tuturnya, lagi-lagi diikuti tawa para legislator. 

Politisi PDI Perjuangan itu tak menjelaskan sosok "ibu" yang dia maksud. 

Hanya saja, dia bilang, untuk mengesahkan RUU tersebut, harus ada persetujuan dari para ketua umum partai politik. 

Baca juga: Bela Mati-matian Israel, DPR Sebut FIFA Standar Ganda Cabut Piala Dunia Indonesia

"Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini enggak bisa, Pak," ujarnya. 

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu itu menegaskan, sikapnya ini sama dengan anggota DPR lain. 

Semua legislator, kata dia, tunduk ke "bos" masing-masing. 

"Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing," kata dia.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved