Impor Beras
Politisi PKS Tegur Presiden Jokowi, Jangan Asyik Impor Beras dan Abaikan Nasib Petani
Politisi PKS yang berkiprah di DPR RI, Slamet, mengingatkan Presiden Jokowi jangan terlalu asyik impor beras. Karena petani terjatuh.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator RI meminta kepada pemerintah agar memperhatikan nasib para petani.
Hal tersebut diungkapkan pengawas pemerintah itu menyusul adanya kebijakan impor beras hingga 500.000 ton dari November 2022 sampai Februari 2023 lalu.
Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, drh Slamet menilai, gejolak harga beras masih terus berlanjut, di mana harga beras medium per tanggal 20 Maret kemarin menyentuh angka Rp 11.900 per kilogram.
Angka itu, telah melewati harga beras tertinggi tahun 2022 yaitu 11.340 per kilogram.
“Di tengah situasi seperti ini, pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi sengkarut perberasan nasional sangat reaktif, instan dan tidak terukur," ucapnya, Rabu (22/3/2023).
"Mulai dari kebijakan impor 500.000 ton beras pada bulan November hingga Februari 2023, padahal stok beras nasional saat ini mencapai 1,7 juta ton,” imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Impor Beras Lagi, Said Didu Pertanyakan Hasil Program Food Estate,Irigasi hingga Cetak Sawah
Menurut Slamet, langkah pemerintah itu memang sudah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (21/3/2023).
Dalam forum itu, PKS menyatakan penolakannya terhadap impor beras, sebagai bentuk keberpihakan pada petani.
Slamet pun mempertanyakan kebijakan tersebut, karena kuat dugaan ada yang memburu rente jelang Pemilu 2024.
Baca juga: Impor Beras Jelang Panen Raya Menjadi Pukulan Menyakitkan, Petani Meminta Ketua KPK Bertindak
“Kemudian pada bulan Februari 2023 saat petani sedang menanti panen raya, pemerintah malah menetapkan harga batas bawah GKP (gabah kering panen) tingkat petani hanya Rp 4.200 per kilogram,” ucapnya.
“Kemudian harga batas Rp 4.550 per kilogram yang tidak mempertimbangkan kenaikan harga BBM, dan harga pupuk non subsidi yang naik 2-3 kali lipat,” lanjutnya.
Slamet juga menyoroti, penetapan harganya tidak melibatkan unsur petani dalam pengambilan keputusan.
Belum sampai sebulan penetapannya, keputusan Badan Pangan Nasional terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tersebut kemudian dicabut setelah menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Slamet mengapresiasi langkah itu, karena pemerintah masih mau mendengar jeritan para petani.
