Legislator Dorong Revisi Aturan Remunerasi Tenaga Kesehatan demi Bersaing dengan RS Swasta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pemprov DKI Jakarta agar meningkatkan remunerasi tenaga kesehatan.

Salah catu caranya merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang remunerasi pegawai di fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.

“Salah satu kunci keberhasilan Jakarta meningkatkan kelas layanan di faskes-faskes adalah sumber daya manusia (SDM) yang prima. Tulang punggung layanan kan ada pada tenaga kesehatan, mereka harus terjamin kesejahteraannya,” kata Anggara pada Sabtu (18/3/2023).

Anggara mengatakan, peningkatan remunerasi tenaga kesehatan di faskes Jakarta dapat menjadi daya tarik masyarakat, terutama yang memiliki bakat terbaik.

Baca juga: Sindir Proyek Skywalk Kebayoran Lama Anies, Ketua DPRD DKI: Buang-buang Duit, Nggak Ada Orang Naik

Harapannya, kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan di Ibu Kota semakin baik.

“Kalau pemerintah mau meningkatkan standar, bakat-bakat terbaik harus berlomba-lomba mau berkarir di RSUD atau Puskesmas Jakarta. Salah satu caranya adalah membuat remunerasi kita bersaing atau bahkan lebih tinggi dari rumah sakit swasta besar,” jelas Anggara.

Tak kalah penting, Anggara juga menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas berkala juga menjadi bagian penting peningkatan kapasitas SDM.

Dia berujar, kapasitas SDM kesehatan harus terus ditingkatkan dan mengikuti perkembangan zaman.

Baca juga: Buntut Dirut Transjakarta Jadi Tersangka, DPRD DKI Minta Dilibatkan Pemilihan Dirut Perseroan Daerah

“Pemerintah punya Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah (Puslatkesda) yang belum optimal perannya. Saya harap bisa ditingkatkan peran Puslatkesda untuk meningkatkan kapasitas SDM kita,” ungkap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Dia menambahkan, peningkatan standar layanan rumah sakit milik daerah menjadi hal yang penting, terutama dalam mengurangi belanja kesehatan ke luar negeri.

Apalagi Presiden RI Jokowi sudah mengingatkan kepada para pejabat di pemerintah pusat maupun daerah, agar meningkatkan kualitas kesehatan.

“Kemarin sudah disampaikan urgensinya oleh Presiden Jokowi bahwa masih terlalu banyak masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri. Jika kita (DKI) segera berbenah masyarakat akan lebih banyak berobat di dalam negeri,” ucapnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.