Heru Budi Hartono Beberkan Langkah Konkret Jawab Tantangan Pascapemindahan Ibu Kota

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono gerak cepat (gercep) memimpin Ibu Kota.

Selama enam bulan memimpin Jakarta, Heru memetakan dan menata kawasan kurang terawat di setiap kelurahan, yang kemudian disebut sebagai Kawasan Unggulan.

Dengan begitu, bertambah 267 taman baru sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Jakarta.

Pria yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Kementerian Sekretariat Negara ini berjanji, taman baru akan terus ditambah.

“Terdapat sejumlah lahan yang merupakan aset milik pemerintah daerah. Kemudian, saya meminta kawasan tersebut untuk dilakukan perawatan yang intensif menjadi Kawasan Unggulan, sehingga kembali tertata dengan baik,” kata Heru berdasarkan keterangan dari PPID DKI Jakarta pada Kamis (16/3/2023). 

Baca juga: Sosok Pilihannya Ditetapkan Tersangka, Heru Budi Jelaskan Alasan Angkat Kuncuro Wibowo jadi Dirut TJ

“Ini adalah gotong royong lintas perangkat daerah. Lurah, Camat, Wali Kota dan Suku Dinas terkait saling membantu untuk mewujudkan Kawasan Unggulan ini. Selain kota kita semakin hijau, juga bisa diberdayakan untuk program ketahanan pangan bagi warga Jakarta,” sambung Heru.

Dalam menata kota, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sejumlah strategi agar dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari penataan fisik, hingga sertifikasi aset tanah berbasis sistem. 

Tak hanya itu, penataan kawasan menjadi lahan hijau juga dilakukan di berbagai titik bekerja sama dengan Pemerintah Pusat.

Hal ini meliputi Kementerian dan unsur TNI/POLRI, di antaranya penanaman pohon di kolong tol Becakayu, Jakarta Timur, yang tidak hanya dimanfaatkan untuk area hijau dan program ketahanan pangan, tetapi juga untuk menjaga mutu air baku.

Kemudian, di sisi tol Bandara Soekarno Hatta, kawasan pergudangan Pluit, Jakarta Utara, sebagai penataan menjelang KTT ASEAN 2023. 

Heru berkata, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengidentifikasi permasalahan lahan dan tata ruang di Jakarta.

Heru menyatakan, Pemerintah DKI juga menggencarkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) Satu Juta Patok Serentak, yang merupakan program nasional dari Kementerian ATR/BPN.

Langkah ini sebagai upaya sosialisasi dan edukasi terhadap warga, sehingga mampu meminimalkan masalah sengketa tanah serta memberantas mafia tanah. 

“Harapannya, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian ATR/BPN mampu mewujudkan kepatuhan hukum dalam urusan pertanahan. Kami akan terus sosialisasikan dan mengedukasi warga Jakarta untuk peduli terhadap batas kepemilikan tanah, sehingga nantinya warga melakukan pengurusan sertifikat guna menghindari sengketa di kemudian hari,” jelasnya.