Gilbert Desak Tim Rekrutmen Direksi BUMD Diisi Orang Berkualitas Pasca Kuncoro Jadi Tersangka KPK

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, mendesak agar tim rekrutmen Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diisi orang-orang berkualitas.

Langkah ini perlu menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta pasca ditetapkannya eks Direktur Utama PT Transjakarta M Kuncoro Wibowo sebagai tersangka oleh KPK.

“Tim Rekrutmen Direksi BUMD perlu diisi orang yang berkualitas, agar terpilih calon direksi yang baik dan berkualitas. Ini memudahkan Pemprov dalam memutuskan direksi yang dipilih karena sudah menjalani proses yang puritan,” kata Gilbert berdasarkan keterangannya pada Rabu (15/3/2023).

Gilbert mengatakan, adanya direksi perseroan daerah yang terjerat kasus hukum harus menjadi pembelajaran Pemprov DKI Jakarta dalam proses rekrutmen.

Sebagai contoh Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoori C Pinontoan yang terlibat kasus korupsi pengadaan lahan.

Baca juga: Ditolak Pemerintah Pusat Waktu Era Anies, Legislator DKI Tuntut Kejelasan Formula E 2024 di Sudirman

Kemudian penunjukkan Dirut PT Transjakarta Donny Andy S Saragih yang sempat dibatalkan karena pernah terjerat kasus hukum.

Terakhir, mantan Dirut PT Transjakarta M Kuncoro Wibowo yang kini berstatus tersangka bantuan sosial (bansos) saat menjabat sebagai Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Indonesia.

“Terbaru Dirut Transjakarta M Kuncoro Wibowo dalam status penyidikan oleh KPK membuka mata kita bahwa ada yang salah dengan di Pemprov DKI dalam mengelola BUMD. Ini jelas dari mereka yang terpilih lalu bermasalah, dan mengorbankan BUMD yang dampaknya merusak,” ucap Gilbert.

Dia berujar, intervensi Pemprov juga sangat nyata, seperti terlihat dalam pemberhentian Dirut MRT William Sabandar oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022).

Padahal William memiliki reputasi dan kinerjayang sangat baik.

Baca juga: Tak Ingin Seperti Anies yang Cuma Percantik Taman, Heru Diminta Perbanyak RTH Guna Antisipasi Banjir

“Mementingkan rekam jejak dan meritokrasi yang puritan perlu dikedepankan dalam merekrut Direksi BUMD,” ungkap Gilbert dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, penyertaan modal daerah (PMD) bisa tidak terserap maksimal karena seiring berganti direksi akibat tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas baik. Dia menuding, perseroan daerah banyak yang tidak mandiri karena selalu mengandalkan suntikan modal dari Pemprov DKI Jakarta.

“BUMD tidak pernah mandiri, hanya menyusu seperti bayi dan menjadi parasit. Reputasi Tim Rekrutmen, BP BUMD dan Gubernur sebagai pemegang saham dan pengambil keputusan (decision maker) menjadi pertaruhan,” jelas Gilbert.

“Pemerintah harus membuat DKI lebih baik, menjadi barometer (benchmarking) buat daerah lain. Pemprov harus semakin baik, semakin berkualitas dan berdaulat dalam bersikap,” lanjutnya. (faf)

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News