Strategi Politik Identitas Mencuat Jelang Pemilu, Diduga Ada Kelompok Ingin Menguasai NKRI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Politik menjadi sebuah kendaraan yang bisa di manuver orang sekelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam pesta demokrasi di saat jelang pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan daerah (Pilkada) yang akan dinanti oleh anak bangsa.

Ketua Umum WIN (Wahana Indonesia NKRI) Silvana Rosita Dacosta mengatakan, menjadi santer orang-orang mengidentifikasikan perihal agama.

"Sebetulnya sama saja, strategi kelompok tertentu untuk mencapai tujuannya. Ini yang perlu kita hindari karena untuk komunitas demokrasi. Kenapa adanya politik identitas ini karena adanya suatu kelompok yang ingin menguasai NKRI di mana mereka itu adalah minoritas menggunakan strategi ini untuk merebut masa, ini harus dihindari,” ucap Silvana dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Partai Ummat Akan Gunakan Politik Identitas, Hasto Kristiyanto: Berpotensi Memecah Belah Bangsa

Baca juga: Partai Ummat Usung Politik Identitas, Sekjen PDIP: Takkan Dapat Tempat di Bumi Indonesia

Ia mengungkapkan terkait kebangsaan yang mengemuka akhir-akhir ini mengenai politik identitas akan memecah NKRI.

"Bahwa Politik identitas ini sebenarnya strategi politik tapi mengklasifikasikan golongan tertentu, memanfatkan kesamaan golongan untuk tujuan tertentu," jelasnya.

“Identitas disini sebetulnya jati diri yang dimanfaatkan suatu golongan secara agama. Biasanya mengidentifiksikan politik identitas ini agama. Sebetulnya bukan, melainkan ras, suku, antar golongan, gender seperti yang terjadi di Papua itu juga merupakan politik identitas karena mereka sifatnya etnik, ras, kesukuan yang ingin merdeka," tambahnya.

Hal tersebut juga merupakan politik identitas yang sama saja strategi kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu harus dihindari karena akan merusak demokrasi.

Baca juga: KPU RI Minta Bawaslu RI Tindak Tegas Parpol Peserta Pemilu 2024 Kampanye Politik Identitas

Baca juga: Partai Ummat Nyatakan Diri Sebagai Politik Identitas, KPU Minta Bawaslu Berikan Surat Peringatan

"Kalau mereka sudah kuat, naik dan mempunyai posisi, bahayanya akan mengutamakan kelompoknya karena ini timbul dari sana. Ini akan merusak legalitas NKRI karena yang tak sejalan dengan kelompoknya akan terpinggirkan. Nantinya sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial sudah tidak bisa lagi karena tak digunakan," katanya.

Sebaiknya, lanjut Silvana yang dilakukan dengan politik identitas ini adalah masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin atau apapun juga karena ini semua mengkondisikan lagi pada pendidikan politik yang seharusnya dimulai dari tingkat dasar.

"Dari anak-anak, mereka harus toleransi pada yang lain baik suku, agama, ras dan golongan. Ini harus ada pendidikan politik bagi anak-anak. Sejauh ini harus ditanamkan pada anak-anak sehingga nantinya kalau sudah dewasa sudah mendarah daging mereka harus menghindari," katanya.