Jenderal Purnawirawan Polisi Eks Gubernur Akpol Jadi Bacaleg Partai Demokrat, Peduli Kampung Halaman

WARTAKOTALIVE.COM -- Sejumlah tokoh yang menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) untuk berlaga di Pemilu 2024 mendatang, kini mulai bersiap dan ambil ancang-ancang untuk meraup konstituennya.

Salah satunya adalah Irjen Pol (Purn) Adv Drs Achmat Juri, M Hum. Pensiunan jenderal polisi bintang dua ini menjadi bakal calon legislatif untuk DPR RI dari Partai Demokrat.

Achmat Juri merupakan putra asli asal Kota Demak yang dijuluki Kota Wali.

Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987.

Pria yang berpengalaman di bidang reserse ini terakhir menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol).

Achmat Juri akan bertarung untuk kursi DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Jateng 2 yang meliputi Demak, Jepara dan Kudus.

Baca juga: Kesampingkan Pilkada, DPD Golkar Depok Fokus Pemenangan Pilpres dan Pileg 2024

"Saya siap maju di daerah kelahiran saya. Saya ingin berkontribusi untuk Kabupaten Demak, Jepara dan Kudus," ujar Achmat Juri dalam keterangannya, Senin (13/3/22).

Peraih Bintang Bhayangkara Pratama ini mengungkapkan, alasan dirinya ikut berpolitik karena ingin mengabdikan diri dan ingin membangun kampung halaman menjadi lebih baik.

Tentunya, kata dia, dengan mensejahterakan masyarakatnya lewat kerja politik di Parlemen.

Baca juga: Mantan Kabareskrim Anang Iskandar Maju Pileg 2024 Lewat Perindo, Hary Tanoe: Berjuang untuk NKRI

"Saya akan mengabdi dan membangun Demak ini sesuai dengan kondisi, geografis dan teritorialnya," ungkapnya.

Karenanya ayah dari tiga anak ini memohon doa dan restu dari masyarakat Demak termasuk yang di perantauan seperti di Jabodetabek.

Serta semua pihak, khususnya masyarakat yang ada di dapilnya di Demak, Jepara dan Kudus.

Baca juga: Hijrahnya Guruh Tirta Lunggana dari PPP Diyakini jadi Solusi untuk Hadapi Pileg 2024

Ia mengajak semuanya untuk bersama-sama berjuang meraih cita-cita untuk kemakmuran bersama.

"Semoga niat baik ini mendapat restu dan dorongan dari Tuhan YME untuk bisa berjalan sesuai dengan konstitusi dan pada akhirnya untuk  kemakmuran masyarakat," katanya