BNPT Sebut Ada Partai Baru Tak Lolos Verifikasi Pemilu Pengurusnya Terafiliasi Jaringan Teroris

WARTAKOTALIVE.COM SETIABUDI -- Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terdapat partai politik (parpol) baru yang disusupi kelompok radikal.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam acara Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024, Senin (13/3/2023).

"Sudah ada perubahan strategi dari bullet ke ballot; dari peluru ke kotak suara. Ini adalah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi, untuk masuk ke dalam sistem demokrasi kita," ucap Boy.

Baca juga: Polisi Olah TKP Kasus Penembakan Dandim Yahukimo dan Prajurit TNI Oleh Teroris KKB

Partai yang terafiliasi paham radikal tersebut merupakan partai yang tidak lolos verifikasi sebagai partai peserta pemilu 2024.

Untuk itu, dirinya meminta klarifikasi dari masyarakat soal indikasi partai-partai baru yang calon pengurusnya terafiliasi paham radikal tersebut.

"Tidak lolos verifikasi. Karena kita sudah dapat informasi dari awal. Kami katakan, ada indikasi [terafiliasi dengan jaringan terorisme global]. Makanya dalam verifikasi dan sebagainya, kami juga diminta klarifikasi dari masyarakat, ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi dengan jaringan teroris," ungkapnya.

Ia menegaskan, partai yang terindikasi adanya paham radikal itu hanya satu meski dia menolak mengungkap identitas dari partai politik tersebut. 

"Kita harus jaga (agar) ke depan jangan sampai (masyarakat) membentuk partai baru tetapi pengurusnya latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris. Itu baru background pengurusnya. Belum lagi platform, asas partai, tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila," papar dia.

Ia juga menyebut pentingnya kerja sama antarpartai politik dalam mencegah dan bersikap waspada terhadap penyusupan paham radikal tersebut.

Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar masyarakat juga tak terbawa dengan paham tersebut.

"Jadi, pengalaman-pengalaman itu menandakan bahwa mereka sudah pasti tidak suka dengan sistem demokrasi yang berjalan dengan hukum negara karena mereka punya konsep sendiri. Jadi kita harus waspada bersama untuk kita cegah jangan sampai masyarakat kita terbawa dengan alunan, kegiatan-kegiatan, yang mereka bangun, oleh karena itu, menjadi bagian kita semua untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita," tutup dia. 

Densus 88 Bekuk 6 Teroris Jamaah Islamiyah

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan penangkapan terkait tindak pidana terorisme.

Kali ini, sebanyak enam tersangka teroris diamankan di wilayah Palembang, Lampung, Jakarta, dan Cirebon.