PPATK dan KPK Diminta Jangan Setengah-setengah Selidiki Transaksi Mencurigakan 69 Pegawai Kemenkeu

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni meminta kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) tidak setengah-setengah dalam menangani dugaan adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Apalagi, dalam temuan PPATK, ada transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp300 triliun.

Apabila tak serius menangani kasus itu, Sultoni menyarankan agar sebaiknya ketua PPATK dan Ketua KPK mundur dari jabatannya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga telah menyebut adanya temuan transaksi janggal para pegawai Kemeterian Keuangan.

Mahfud menjelaskan transaksi tersebut mencapai Rp300 triliun.

Baca juga: VIDEO Reaksi Sri Mulyani Ada Transaksi Janggal Rp 300 Triliun yang Dibongkar Mahfud MD

Sultoni menilai petinggi PPATK dan KPK tidak bertindak tegas atas temuan keuangan tidak wajar tersebut, salah satu di antaranya mantan pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang terungkap belum lama ini.

"Adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu yang diduga melakukan pencucian uang, kenapa PPATK dan KPK tidak bergegas atau mencegah sejak dini kasus seperti ini. Kejadian ini sudah lama terjadi, Apa harus viral dulu baru diproses. PPATK dan KPK tidak menjalani sebagaimana fungsinya," ujar Sultoni dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).

Sultoni meminta PPATK dan KPK segera mengungkap transaksi-transaksi mencurigakan yang ditemui dan harus transparansi ke masyarakat.

PPATK dan KPK jangan menunggu ada laporan baru bergerak. Karena saat ini diyakini banyak transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan tersebut.

“Kalau seperti ini lebih baik kepala PPATK dan ketua KPK mundur saja dari jabatannya, selidiki dan panggil oknum oknum tersebut, seharusnya mereka bergerak cepat demi berkelangsungan Negera ini menjadi lebih bersih dan berkembang lagi," tegasnya.

Sebelum nya Sri Mulyani mengaku baru menerima surat laporan adanya aliran dana mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023) sore.

"Dilevel elite saja komunikasi mereka tidak berjalan dengan baik, tidak harmonis, saling menyalahkan, Sri Mulyani menerima laporan aliran dana mencurigakan baru-baru ini, tetapi Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bilang sudah serahkan ke Kemenkeu sejak 2009 sampai dengan 2023, ini kan contoh yang tidak baik untuk masyarakat kita, dilevel tertinggi saja komunikasi tidak lancar," ungkap sultoni

Sri Mulyani, menjelaskan bahwa dalam lampiran surat berjumlah 36 halaman tidak menunjukan angka Rp 300 triliun yang sebelumnya diungkap Mahfud MD dan PPATK.

"Mengenai Rp 300 triliun terus terang saya tidak lihat dalam surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya engga tahu juga Rp 300 triliun darimana. Nanti saya akan kembali lagi ke Jakarta. Saya akan bicara lagi dengan Mahfud dan juga Ivan angkanya dari mana. Dengan ini saya juga punya informasi yang sama dengan anda semuanya, media, dan masyarakat," jelasnya