Korupsi

KPK Soroti Pembangunan Jalan Tol di Era Presiden Jokowi, Berpotensi Rugikan Negara Rp 4,5 Triliun

KPK saat ini menyoroti pembangunan jalan tol yang dilakukan Presiden Jokowi, ternyata menimbulkan kerugian bagi negara dalam jumlah yang besar.

Editor: Valentino Verry
Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi jor-joran membangun jalan tol selama berkuasa, ternyata proyek tersebut justru menimbulkan kerugian negara hingga Rp 4,5 triliun, demikian temuan KPK. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Selain persoalan oknum pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang memiliki harta jumbo, KPK juga menyorot pembangunan jalan tol.

Sebab, pembangunan jalan tol yang jor-joran di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru berdampak negatif buat negara.

Demikian diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Kamis (9/3/2023).

Menurut Pahala, negara berisiko mengalami kerugian hingga Rp 4,5 triliun dalam pengelolaan jalan tol.

Risiko kerugian itu muncul karena pihak pengelola jalan tol tidak kunjung mengembalikan uang Rp 4,5 triliun yang sebelumnya digunakan untuk keperluan pembebasan lahan pembangunan jalan tol.

“Janjinya nanti kalau jalan tolnya jadi dibalikin itu uang. Ternyata tol sudah jadi Rp 4,5 triliunnya belum dipulangin dan belum jelas juga rencana pengembaliannya bagaimana,” ujar Pahala saat ditemui awak media di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat.

Baca juga: Sri Mulyani Berharap Pembangunan Jalan Tol Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi: Enam Persen Ya Pak Ganjar

Karena itu, kata Pahala, KPK mendorong agar uang Rp 4,5 triliun itu dikembalikan.

Sejumlah pihak pun dipanggil. Sebab, uang yang dikucurkan negara tersebut berjumlah besar.

“Kan Rp 4,5 triliun kan besar uangnya,” ujar Pahala.

Selain itu, KPK menyoroti risiko konflik kepentingan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Baca juga: Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Senilai Rp4,8 Triliun

Sebab, sebanyak lima orang pada lembaga tersebut diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan jalan tol.

Menurut Pahala, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menyetujui pencopotan kelima orang tersebut dari jabatannya.

“Kita bilang gimana gitu, Pak Menteri sudah setuju copot itu semua yang lima. Jangan tanya saya namanya. Saya lupa,” kata Pahala.

Berdasarkan data yang dihimpun KPK, sejak 2016 pemerintah pembangunan jalan tol di Indonesia meningkat secara drastis mencapai 2.923 kilometer.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mentoroti pembangunan jalan tol yang jor-joran.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mentoroti pembangunan jalan tol yang jor-joran. (kompas.com)
Halaman
12
Sumber: Kompas.com
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved