Imbas Penyanderaan Pilot Phillip Mark, 40 Persen Operasional Penerbangan Susi Air Terhenti

WARTAKOTALIVE.COM, MAKASSAR - Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mahrtens disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka sejak awal Februari 2023.

Akibat penyanderaan terhadap pilot warga negara asing (WNA) itu, 40 persen operasional penerbangan di Papua terhenti.

Susi Pudjiastuti mengatakan, sekira 70 persen penerbangan pesawat jenis Pilatus Porter juga ikut terhenti menuju Papua.

"Hal ini berdampak sejumlah tempat, penerbangan perintis aksesnya jadi terputus," ujarnya di SA Residence Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur Rabu (1/3/2023).

Selain melakukan penyanderaan pilot, OPM juga membakar pesawat Pilatus Porter milik Susi Air dibakar.

Susi berharap, Pemerintah Pusat, TNI, Polri dan Tokoh Adat sekitar segera menyelamatkan pilot kapten Phillip Mark.

"Kami mengimbau kepada kelompik OPM untuk membebaskan kapten Phillip Mark agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga," jelasnya.

Menurut Susi, kapten Phillip Mark merupakan sosok pilot yang profesional dan merupakan pilot terbaik di tempatnya.

"Kami juga ucapkan terimakasih kepada pemerintah yang sudah berupaya melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kapten Phillip Mark," tuturnya.

Sebelumnya, Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, sempat menawarkan barter antara pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens, dengan senjata dan uang.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady membenarkan penawaran tersebut dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

"Sempat ada penyampaian demikian (barter pilot Susi Air dengan uang dan senjata)," kata Benny saat dihubungi, Jumat (24/2/2023).

Sementara itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan perkembangan pencarian pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens, di Mako Lanud Yohanis Kapiyau, Kamis (16/2/2023).

Saleh mengatakan, upaya penyelamatan Kapten Philip terus dilakukan dengan pendekatan dialog alias soft approach, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Daerah Nduga.

Namun demikian, kata dia, mengingat terbatasnya waktu, aparat TNI-Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya, karena ini suatu hal yang dirahasiakan."

"Tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," tegas Saleh dalam keterangan resmi Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kamis (16/2/2023).(m26)