DPR Minta Sri Mulyani Mengaudit Semua Pegawai Ditjen Pajak, Buntut Harta Jumbo Rafael Alun

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap putra pengurus GP Ansor berbuntut panjang.

Mario yang merupakan anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dikenal sombong dan suka pamer kekayaan.

Hal itu disebabkan sang ayah yang bergelimang harta, bahkan sang istri kerap pamer tas mewah.

Belakangan muncul foto Dirjen Pajak Suryo Utomo yang pamer moge, hal ini sungguh memukul Sri Mulyani.

Melihat para pegawai di Ditjen Pajak super sejahtera, Sri Mulyani pun terusik.

Dia seperti baru menyadari bahwa di lingkungan kerjanya banyak terdapat sultan.

Baca juga: Kondisi David yang Koma Dianiaya Anak Pejabat Pajak, Mulai Respons Suara dan Tak Kejang-kejang

Komisi XI DPR pun menilai jika saat ini momentum tepat agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan pembenahan institusi perpajakan Indonesia.

“Kami tentu sangat prihatin dengan gelombang pertanyaan dan sorotan publik akan gaya hidup mewah di kalangan pegawai dan pejabat di lingkungan Ditjen Pajak," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, Minggu (26/2/2023).

"Maka sudah saatnya jika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan langkah kongkret untuk memulihkan kepercayaan publik,” imbuhnya.

Baca juga: Penampakan Rumah Mewah Pegawai Pajak Rafael Alun Trisambodo Buat Ginjal Bergetar

PPATK mengungkapkan ada indikasi keanehan pada transaksi keuangan milik Rafael.

Publik pun mendesak agar ada transparansi dan pengawasan ketat bagi pegawai Ditjen Pajak.

Fathan mengatakan, wajar jika ada tuntutan tinggi terhadap integritas dari pegawai Ditjen Pajak.

Menurutnya, dari segi tunjangan kinerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) pegawai Ditjen Pajak tercatat sebagai penerima terbesar.

“Hal itu menandakan jika dari gaji dan tukin (tunjangan kinerja) saja para pegawai Ditjen Pajak sudah bisa hidup dengan layak,” katanya.

Publik selama ini, kata Fathan juga tidak mempermasalahkan jika tukin dari pegawai Ditjen Pajak lebih tinggi dibandingkan dengan ASN lainnya.

Mereka memahami jika tukin tinggi tersebut untuk menjaga agar pegawai Ditjen Pajak tidak tergoda main mata dengan wajib pajak sehingga pendapatan negara tetap terjaga.

“Harus diakui Tukin tinggi tersebut salah satunya untuk menjaga integritas dari pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan kita fine-fine saja dengan hal itu," ucapnya.

"Tapi hal itu akan menjadi masalah jika sudah Tukin tinggi, tetapi mereka tetap main mata dengan wajib pajak untuk memperkaya diri sendiri,” tukasnya.

Fathan menegaskan pajak merupakan pilar utama pendapatan negara.

Ironinya rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi setara.

Rasio pajak di Indonesia masih di kisaran 10-12 persen dari PDB.

Angka ini masih di bawah rasio pajak negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah (low income) yang ada di kisara 14-15 persen.

“Tentu akan sangat menyakitkan jika rasio pendapatan pajak yang relatif rendah ini ternyata dibuat main mata pegawai Ditjen Pajak dengan wajib pajak,” katanya.

Politisi PKB ini mendesak agar Sri Mulyani mengambil langkah kongkret untuk mengaudit semua laporan harta kekayaan para pegawai di Ditjen Pajak.

Jika ditemukan indikasi ketidakseimbangan antara pendapatan dan besaran kekayaan maka harus ada sanksi tegas.

“Langkah kongkret ini diperlukan agar gelombang keraguan publik terkait integritas dari para pegawai Ditjen Pajak ini terjawab," ucapnya.

"Ingat kepercayaan publik ini sangat krusial untuk menjaga animo wajib pajak memenuhi kewajiban mereka," imbuhnya.

"Jangan sampai kasus harta kekayaan jumbo milik pegawai eselon II tersebut memicu spekulasi liar terkait integritas para pegawai pajak,” pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News