Rencana Penataan Kampung Kumuh di DKI Jakarta, Bakal Pakai Skema Kampung Deret era Joko Widodo

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menjelaskan rencana penataan perkampungan kumuh yang ada di beberapa titik wilayah ibu kota.

Kepala DPRKP DKI Jakarta, Sarjoko menyebutkan bahwa data jumlah kampung kumuh sedang dalam sinkronisasi.

"Jadi nanti kalau sudah diidentifikasi lokasinya di mana, baru kami akan melakukan intervensi," ujar Sarjoko saat dikonfirmasi, Kamis (16/2/2023).

Sarjoko menjelaskan intervensi yang dimaksud meliputi perbaikan sarana prasarana umum, termasuk juga aspek sanitasinya, Mandi Cuci Kakus (MCK), komunal, dan ketersediaan air bersih.

"Kami juga akan menata jalan di sekitar lokasi tersebut, baik dari penerangan, penghijauan, dan lain sebagainya," kata Sarjoko.

Baca juga: HMI Pertanyakan Ketimpangan Kampung Kumuh di Jakarta

Saat ditanya 14 RW yang masuk dalam kategori kampung kumuh, Sarjoko mengaku lupa. Namun demikian ia menyampaikan bahwa mayoritas berada di wilayah Jakarta Utara.

"Kalau dana, itu nanti dibagi menjadi dua. Akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan ada juga yang memakai non APBD," ucap Sarjoko.

Ia menyampaikan untuk yang menggunakan APBD apabila itu berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Namun, kalau lahan kampung berada di atas nama pribadi atau non aset, maka akan menggunakan non APBD.

Selain non APBD, kata Sarjoko juga dapat menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau pihak yang bekerja sama. Kemudian, juga bisa memanfaatkan sumber lainnya.

Sarjoko mengatakan bahwa nantinya akan menggunakan skema kampung deret saat era Joko Widodo memimpin DKI Jakarta.

"Jadi nanti sistemnya bukan rusunawa ya, tetapi lebih kepada kampung deret. Karena kan ini menata kampung kumuh," jelas Sarjoko. (m36)  

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News