Diragukan Kebenarannya, BPS Diminta Tidak Bikin Gaduh soal Data Kemiskinan Ekstrem

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta agar tidak membuat gaduh soal data kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu meragukan data kemiskinan ekstrem yang mencapai 95.668 orang yang dirilis BPS DKI Jakarta.

Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan mengkritisi langkah Kepala BPS DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono yang nekat mempublikasikan angka kemiskinan sebelum menguji kembali data yang didapat di lapangan.

Kata dia, diperlukan beberapa kali pengujian data yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih akurat.

“Sebagai pimpinan BPS di Jakarta seharusnya mengetahui betul kebutuhan menguji kembali ke lapangan data yang sudah didapat, agar data menjadi akurat. Nah data akurat itulah yang dipublikasi agar tidak membuat kekacauan dan kegaduhan di publik,” kata Tigor berdasarkan keterangannya pada Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Dukung Gerakan Cegah Stunting, Heru Budi Hartono Ajak Remaja Putri Minum Tablet Penambah Darah

Menurutnya, banyak penelitian yang dilakukan di kampung Jakarta, tapi datanya kurang akurat karena mekanisme atau cara pengambilan datanya yang patut dipertanyakan.

Berdasarkan pengalaman Tigor, biasanya yang menjalani penelitian di kampung-kampung adalah para kader yang diorganisir oleh pihak Kelurahan.

“Kalau disuruh melakukan survei atau pengumpulan data, saya mendapatkan informasi para kader hanya menyalin data keluarga dari para RT,” ujarnya.

Kata dia, para kader biasanya tidak datang ke rumah dan bertemu langsung dengan warga yang menjadi target penelitian.

Sementara data yang dimiliki para RT itu data lama dan mereka sering tidak mengetahui perubahan kekinian hidup warga di kampung.

Baca juga: Heru Budi Belum Pastikan Akan Lakukan Operasi Yustisi usai Lebaran untuk Jaring Pendatang Baru

Tigor mencontohkan seperti warga yang sudah alami perkembangan ekonomi akan tetapi dalam catatan Ketua RT setempat terus dicatat sebagai warga miskin. Soalnya datanya tidak pernah diperbarui secara rutin.

Sering kali juga, lanjut dia, warga lebih suka dicatat atau tercatat sebagai warga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Akibatnya warga yang benar-benar miskin seringkali tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah DKI Jakarta karena mereka tidak terdata sebagai warga miskin di data Ketua RT-nya.

“Tidak tercatat sebagai warga yang berubah jadi warga miskin karena data warga di Ketua RT tidak atau jarang diperbarui. Ada juga warga sudah wafat tetap ada sebagai warga hidup dalam catatan data Ketua RT sehingga warganya yang miskin sudah meninggal dunia tetap tercatat mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Tigor mengaku, sudah membaca informasi tentang penelusuran yang dilakukan Melny Nova Katuuk dari Aktivis Peduli Jakarta.

Baca juga: Heru Budi Hartono Diminta Utamakan Kesejahteraan Anak-anak Buntut Kemiskinan Ekstrem di Jakarta