Kondisi yang Buat Pemilu 2024 Tertunda, Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar: Kita Belum Menemukan

WARTAKOTALIVE.COM - Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar tanggapi terkait isu penundaan Pemilu 2024.

Dikatakan Ahmad Doli Kurnia, sejauh ini belum ada kondisi yang mendukung untuk menunda Pemilu 2024.

Menurut dia, perlu ada kondisi tertentu dan mendesak atau force majeure agar penundaan Pemilu bisa dilakukan.

"Sampai sejauh ini kita belum menemukan conditions untuk menunda pemilu," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Baca juga: Ricky Kurniawan Ingin Perolehan Suara Partai Gerindra Alami Peningkatan Pada Pemilu 2024

Baca juga: Kode Etik Pemantau Pemilu Berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2023

Baca juga: Setahun Mau Pemilu 2024, Ridwan Kamil Pamit saat Perayaan Cap Go Meh di Kota Bogor

"Jadi ya kan namanya penundaan itu kan tentu sesuatu yang pasti tidak diduga. Nah, mungkin ada force majeure, atau apa," ujar dia.

Oleh karena itu, Komisi II ditegaskan tetap berpegang pada tahapan Pemilu 2024 yang telah berjalan sejak tahun lalu.

Ia pun mengajak semua pihak agar kondisi mendesak yang bisa menunda pemilu tidak terjadi.

"Jadi standing position kami di Komisi II dalah sedang menjalankan mengawasi semua tahapan yang dilakukan KPU, berdasarkan UU existing UU Nomor 7/2017, Perppu nomor 1/2022," ujar dia.

Doli juga menyampaikan contoh-contoh kondisi mendesak yang bisa saja menunda Pemilu, salah satunua pandemi Covid-19 yang tak terduga pada tahun-tahun sebelumnya.

"(Kondisi force majeure) setiap perencanaan negara membangun ekonomi enggak tahu sistemnya bisa batal. Dan itu kan tidak diharapkan semua orang adanya bencana dan segala macam itu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua MPR Arsul Sani tidak memungkiri, masih ada sejumlah pihak yang terus menggaungkan isu penundaan Pemilu 2024.

"Yang saya pahami, sebagaimana juga informasi yang saya dapatkan bahwa di tengah masyarakat juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengusung, mengupayakan penundaan pemilu," kata Arsul saat ditemui di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).