Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Jokowi: Perlu Kajian Mendalam, Perhitungan, Kalkulasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam serta kalkulasi yang jelas. 

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com/Ihsanuddin
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilihan gubernur dan jabatan gubernur dihapus. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilihan gubernur dan jabatan gubernur dihapus.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam serta kalkulasi yang jelas. 

"Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi, boleh-boleh saja, tapi perlu semuanya kajian."

Baca juga: Tiga Relawan Bentuk Sekber KIB, Desak Golkar, PPP, dan PAN Dukung Anies Agar Suara Tak Turun

"Perlu perhitungan, perlu kalkulasi," ujar Jokowi di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2/ 2023).

Jokowi juga menyebut beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan menjadi kajian untuk menghapus jabatan gubernur, mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.

"Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung, ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh?"

Baca juga: Gus Yahya: Tidak Akan Ada Capres dan Cawapres Atas Nama NU, Nahdlatul Ulama Tak Boleh Diperalat

"Spend of control-nya yang harus dihitung semua," ucap Jokowi.

Wartakotalive sebelumnya memberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menginginkan sistem politik di Indonesia berubah.

Baca juga: Tak Hadir Saat PKS Deklarasikan Dukung Anies, Wasekjen Nasdem: Tidak Ada Manuver Lain

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu bahkan menginginkan jabatan gubernur dihilangkan dari struktur pemerintahan.

Awalnya, Cak Imin mengungkapkan kelemahan politik era reformasi yang kini semakin pragmatis. Ia menuturkan, politik terus berkompetisi tiada henti selama 24 jam.

"Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti."

"Kelihatannya damai, tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," kata Cak Imin dalam acara sarasehan nasional satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Kata Cak Imin, kondisi ini membuat pemilu semakin membutuhkan uang. Dia bilang, uang akan menentukan perilaku pemilih dan kemenangan dalam pemilu.

Baca juga: Pekan Depan Rian Ernest Gabung Partai Politik Kuat dan Berpengalaman, Golkar Bakal Kukuhkan

"Di mana pemilu yang pragmatis, bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu, yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved