Lolos Saat Terlacak di Thailand, Buronan KPK Paulus Tannos Ternyata Sempat Ganti Nama

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sempat terlacak di Thailand.

Namun, usaha menangkap daftar pencarian orang (DPO) perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan paket KTP elektronik tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri itu, menemui hambatan lantaran namanya belum masuk sistem red notice Interpol.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, Paulus Tannos sempat berganti nama dalam sistem keadministrasian.

Baca juga: Kaesang Ingin Terjun ke Politik, Jokowi: Saya Enggak Mempengaruhi

Oleh karena itu, sistem red notice tidak bisa mendeteksi identitas baru DPO KPK sejak 19 Oktober 2021 tersebut.

"Informasi yang kami peroleh memang kemudian ada pergantian nama dari yang bersangkutan."

"Sehingga secara dokumen administrasi ada miss nama yang kami cari dengan nama yang sudah berubah itu," kata Ali, Sabtu (28/1/2023).

Baca juga: Ditanya Isi Pembicaraan dengan Surya Paloh di Istana, Jokowi: Mau Tahu Aja

KPK memastikan hingga kini masih terus memburu Paulus Tannos.

Salah satunya, lewat koordinasi dengan pihak organisasi polisi internasional (interpol).

Lembaga antirasuah itu berharap Paulus Tannos dan buronan lainnya bisa segera tertangkap.

Baca juga: Bakal Umumkan Reshuffle Kabinet pada Rabu Pon 1 Februari? Jokowi: Tunggu Saja

"Yang pasti bahwa sekali lagi kami tidak berhenti walaupun ada kendala semacam itu, terus kami lakukan pencarian di mana pun berada."

"Termasuk ketika kemarin di luar negeri, kami ke sana, tapi kan kami tidak perlu sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat."

"Kami akan bergerak ke mana, kami akan menemui siapa, kami akan menangkap siapa, yang sedang apa misalnya, bersama siapa, tentu tidak bisa kami sampaikan," tuturnya.

Baca juga: Targetkan Double Digit, Hary Tanoe Lantik Eks Pangdam Brawijaya Jadi Ketua DPW Partai Perindo Jatim

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Paulus Tannos, salah satu buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlacak berada di luar negeri.

Buronan di kasus dugaan korupsi pengadaan paket e-KTP itu, disebut berada di Thailand.