Berita Jakarta

Dishub DKI Bakal Tindaklanjuti Keputusan DPRD soal Kebijakan Jalan Berbayar

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sedang menggodong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
straitstimes.com
ILUSTRASI Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Singapura 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menindaklanjuti keputusan dari DPRD DKI Jakarta soal kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Hingga kini, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sedang menggodong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) yang menjadi landasan hukum kebijakan ERP.

“Apapun keputusan dari dewan, kami dari Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjutinya,” ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu (29/1/2023).

Baca juga: Demo Predator Tolak ERP, Heru Budi Hartono: Prosesnya Lama, Masih dalam Tahap Diskusi

Hal itu dikatakan Syafrin untuk menanggapi adanya ratusan massa yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) yang menolak rencana itu.

Massa yang terdiri dari ojek online (ojol) itu bahkan berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1/2023) lalu.

Syafrin mengatakan, pemerintah masih fokus pada penuntasan regulasi, karena itu pembahasan mengenai teknologi akan dilakukan jika payung hukum telah dibuat. Saat ini, Dishub DKI Jakarta dan Komisi B DPRD DKI Jakarta masih melakukan pembahasan terkait rencana penerapan ERP.

“Untuk ERP kami belum masuk ke teknologi, masih fokus pada penuntasan regulasi dan kami berupaya untuk menyelesaikan regulasi dalam bentuk Perda,” katanya.

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menggelar aksi menolak ERP di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menggelar aksi menolak ERP di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023). (Wartakotalive.com/ Leonardus Wical)

Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta masih menggodok payung hukum sistem ERP dengan tarif Rp 5.000 sampai Rp 19.000. Regulasi yang disusun adalah Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik.

Baca juga: MTI Ingatkan Pemprov DKI Jakarta soal Tarif ERP Tidak Berorientasi pada Keuntungan Daerah

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Raperda tersebut saat ini telah masuk dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) oleh DPRD DKI Jakarta.

"Kalau belum jadi Perda, ya penerapannya belum bisa diimplementasikan. Jadi masih menyampaikan paparan umum terkait dengan urgensi yang memang diperlukan saat ini,” kata Syafrin. 

Baca juga: Legislator Minta Pemprov DKI Jakarta Batalkan Penerapan ERP karena Bebani Rakyat dan Ojol

Heru Budi Hartono bicara soal ERP

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi terkait ketidakhadiran Asisten Perekonomian dan keuangan Setda DKI Jakarta, Sri Haryati dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Diketahui, pada Rabu (25/1/2023), Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub), untuk membahas rencana penerapan jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Namun, rapat tersebut ditunda oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail karena ketidakhadiran Sri.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved