Tito Karnavian Minta Penegak Hukum Tak Selidiki Kepala Daerah, Bikin Moral Jatuh karena Takut

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian meminta  aparat hukum untuk tidak menyelidiki atau memangil kepala daerah.

Ditakutkan, para kepala daerah tidak eksekusi program-program lantaran takut kehadiran aparat yang melakukan penyelidikan. 

 "Jangan sampai ketakutan kepala daerah untuk kepada APH (aparat penegak hukum) karena dipanggil, dipanggil, lidik (penyelidikan), dipanggil, sidik (penyidikan), moril akan jatuh," ujar Tito dalam sambutannya di rapat koordinasi inspektorat daerah seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1/2023), dikutip dari Kompas.tv

Tito latas menjelaskan, apabila kepala daerah diselidiki, maka mereka jadi tidak berani dalam mengeksekusi suatu program.

Baca juga: Jelang Kedatangan Anies Baswedan, Rumah Wahidin Halim Diteror Kiriman Sekarung Ular Cobra

Efeknya, korban adalah rakyat lantaran program tidak terlaksana.

"Kalau program tidak tereksekusi, maka anggaran APBD akan mandat, pembangunan tidak jalan, rakyat yang menjadi korban," tutur dia.

"Kalau seandainya program-program tidak jalan, jalan-jalan rusak, saluran air tidak beres, irigasi tidak ada, karena takut dieksekusi," sambung Tito dilansir dari kompas.com.

 Maka dari itu, Tito memohon kepada Kapolri hingga Jaksa Agung untuk cukup memberi pendampingan saja kepada kepala daerah

Upaya hukum, kata dia, dilakukan terakhir. 

"Mohon betul agar kepala-kepala daerah, para pimpinan daerah ini mereka diberikan pendampingan," jelas Tito.

Sebab, lanjutnya, ini merupakan arahan dari Presiden Jokowi soal penegakan hukum. 

"Ini arahan Bapak Presiden, mengedepankan pendampingan, penegakan hukum sebagai upaya terakhir," imbuh Tito.

Baca juga: OTT KPK Dibilang Bikin Citra Indonesia Jelek, Jodi Mahardi: Luhut Tak Senang Lihat Orang Susah

Baca juga: Momen Hercules Emosi dan Kepalkan Tangan saat Hendak Diwawancara di Gedung KPK: Mau Gue Hajar?

Luhut Sebut OTT KPK Bikin Negeri Jelek

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong upaya digitalisasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lembaga antirasuah itu tidak sering melakukan tangkap tangan.