Nelayan Pesisir Jakarta Tolak Besaran PNBP 10 Persen dan Ancam Akan Demo Besar

WARTAKOTALIVE.COM, PENJARINGAN - Penerapan PNBP 10 persen tarif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memberatkan Himpunan Nelayan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerapkan besaran10 persen terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta layangkan aksi protes penolakan.

Penerapan kebijakan itu dianggap membebani para nelayan di tengah keterbatasan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melaut.

Baca juga: Protes Kebijakan Penghapus Pangkalan, Nelayan Muara Baru Mogok Operasional Sementara

Ketua DPD HNSI DKI Jakarta, Darjamuni menyatakan penolakan terhadap besaran PNBP tersebut dianggap memberatkan di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini. 

"Kebijakan ini memberatkan para nelayan meski PNBP diambil setelah dipotong biaya operasional kapal. Kami menolak keras itu," kata Darjamuni saat dikonfirmasi pada Senin (23/1/2023). 

Persentase PNBP disepakati para nelayan  sebesar tiga persen untuk kapal berkapasitas kurang dari tiga puluh Gross tonnage (GT) dan lima persen untuk kapal berkapasitas lebih dari tiga puluh GT. 

Apabila tuntutan itu tak digubris, para nelayan mengancam akan melancarkan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak besaran PNBP tersebut. 

"Ini yang diharapkan nelayan supaya pemerintah memperhatikan keluhan kami. Apabila tidak maka kami akan berdemonstrasi," ujarnya.

Selain itu, para nelayan juga mengeluhkan minimnya pasokan BBM Subsidi bagi ratusan kapal yang hanya dipasok sebanyak 40.000 kiloliter per bulan dari kebutuhan 55.500 kiloliter per bulan.

Akibatnya, ratusan kapal tak bisa melaut sehingga menyebabkan efek domino terhadap minimnya ketersediaan ikan di pasar hingga putusnya penghasilan Anak Buah Kapal (ABK). 

Baca juga: RPNN Ajak Petani dan Nelayan Kolaborasi Majukan Sektor Pertanian dan Perikanan Indonesia

"Masalah pasokan BBM Subsidi pun tambah memberatkan nelayan. Kita mengharapkan ada penurunan harga BBM Non Subsidi sehingga bisa mengimbangi harga BBM Subsidi dan nelayan pun bisa kembali berlayar," tambahnya.

Seorang nelayan Muara Angke, Nunung mengecam tingginya persentase PNBP yang akan diterapkan pemerintah dalam waktu dekat. PNBP tersebut semakin memberikan dampak negatif terhadap ekonomi di Indonesia. 

"Belum diterapkan saja, kami para nelayan sudah merasakan dampak dari minimnya stok BBM Subsidi. Banyak kapal yang hanya bersandar karena tidak mendapatkan BBM Subsidi. Apalagi nanti sudah diterapkan PNBP? Kami bisa tambah susah karena penghasilan terpotong begitu besar," pungkasnya. (m38)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News