Angka Kemiskinan Naik, Politisi Demokrat Marwan Cik Asan Sebut Efek Pemerintah Naikkan Harga BBM

Postur APBN 2022 masih cukup mampu menopang besaran subsidi energi tanpa harus menaikan harga BBM.

‘’Saat itu kami yakin postur APBN aman menopang subsidi tanpa menaikkan BBM. Pertimbangannya, beban kompensasi BBM dapat dialihkan pada tahun 2023 sebagaimana telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya."

"Sehingga beban subsidi BBM sebagian dibebankan pada APBN 2023 dengan konsekuensi pemerintah harus melakukan realokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk penundaan beberapa program infrastruktur,’’ jelas Marwan lagi.

Dalam pelaksanaan APBN pemerintah seharusnya harus lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana Amanah pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggurg jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Baca juga: Partai Demokrat Tolak Perppu Cipta Kerja, AHY: Berpotensi Memberangus Hak-hak Buruh

Pencapaian defsit APBN 2022 di bawah 3 persen tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, ini menunjukan bahwa beberapa program pemerintah belum tepat sasaran termasuk alokasi anggaran bantuan sosial tahun 2022 yang belum efektif dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM.

Untuk pelaksanaan APBN 2023 FPD meminta kepada pemerintah untuk fokus pada peningkatan daya beli masyarakat bawah agar tingkat kemiskinan dapat ditekan.

‘’Pemerintah perlu mewaspadai terjadinya resesi global tahun 2023 yang akan berdampak pada  perekonomian nasional.

Baca juga: Dituduh Memaksa jadi Cawapresnya Anies, AHY Sentil Balik NasDem: Maksa Itu Menolak Orang Tanpa Sebab

Pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran yang lebih fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, melakukan penyempurnanan penyaluran subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran,’’ pungkasnya.