Angka Kemiskinan Naik, Politisi Demokrat Marwan Cik Asan Sebut Efek Pemerintah Naikkan Harga BBM

WARTAOTALIVE.COM, JAKARTA- Belum lama, Badan Pusat Statisitik (BPS) merilis meningkatnya angka kemiskinan pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022.

Naiknya angka kemiskinan pada 2022 tidak lepas dari kebijakan pemerintah menaikan harga BBM awal Maret 2022 dengan rata-rata kenaikan sebesar 30 persen.

Itulah sebabnya, sejak awal Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengingatkan dampak negatif kenaikan tersebut.

‘’Keputusan menaikan harga BBM tidak hanya menambah beban APBN, tapi juga jelas memberikan beban baru kepada masyarakat. Secara awam pun, masyarakat sudah memperkirakan efek dominonya. Transportasi, biaya pendidikan, kesehatan dan harga kebutuhan pokoh naik. Padahal kita belum pulih dihajar pandemi Covid-19,’’ papar anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan melalui keterangan tertulisnya, Jakarta (17-01-2023).

Baca juga: Rugikan Negara, Penimbun BBM Bersubsidi jadi Tersangka, PB KAMI Desak Izin Perusahaan Juga Dibekukan

Kenaikan tingkat kemiskinan terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan dengan presentasi kenaikan diperkotaan naik menjadi 7,53 dan pedesaan naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.

Kondisi inilah yang menurut Marwan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kenaikan harga BBM.

Memang, kebijakan tersebut diambil pemerintah sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada naiknya beban subsidi yang harus ditanggung APBN.

Masalahnya, kata Marwan, jika dicermati kenaikan harga BBM tidak hanya menaikkan beban subsidi, namun juga menaikkan penerimaan negara, baik penerimaan pajak yang meningkat 15 persen maupun penerimaan bukan pajak yang bertambah 5 persen.

Baca juga: Setelah Sembilan Bulan Buron, Polisi Berhasil Menangkap Bandar Narkoba Kampung Bahari Alex Bonpis

Sehingga defisit APBN dapat menurun dari 4,5 persen.

‘’Kondisi ini menggambarkan bahwa kenaikan harga minyak turut serta menyehatkan postur APBN lewat kenaikan penerimaan pajak dan turunnya perkiraan angka defisit APBN tanpa harus menaikan subsidi BBM. Kami sudah sampaikan ini, dulu ketika kenaikan harga BBM menjadi perdebatan,’’ paparnya.

Untuk meredam kesulitan masyarakat, pemerintah memang menjalanakan program bantuan sosial sebesar Rp24 triliun.

Namun jumlah tersebut hanya mampu menolong sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin.

Baca juga: Viral! Ambulance Angkut Jenazah Ditolak Mengisi BBM di SPBU Jalan Raya Dramaga, Bogor

‘’Sementara sebagian masyarakat yang rentan miskin akan turun menjadi kategori miskin, hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah orang miskin menjadi 26,36 juta orang pada September 2022,’’ lanjut Sekretaris FPD ini.

Beberapa waktu lalu, FPD juga mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah kuota BBM hingga mencapai 29 juta kilo liter tanpa harus menaikkan harga BBM.