NasDem DKI Ingatkan Pemerintah Antisipasi Antrean Gas Elpiji buntut Larangan Penjualan di Warung

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan pemerintah pusat, agar mengantisipasi adanya antrean gas elpiji 3 kg di penyalur resmi.

Hal ini buntut adanya wacana larangan penjualan tabung gas elpiji 3 kilogram di warung kelontong atau pengecer.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, kebijakan ini harus dikalkulasikan dengan cermat dan matang.

Pemerintah melalui badan usah milik negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) harus mempertimbangkan jarak dan waktu, sehingga tidak mengganggu pemenuhan gas 3 kilogram untuk masyarakat.

“Hal ini karena kebutuhan terhadap gas 3 kilogram tidak bisa telat, apalagi jika distribusi warung diberhentikan maka berpotensi menimbulkan antrean di agen-agen yang diizinkan,” ujar Wibi pada Senin (16/1/2023).

Baca juga: Siap-siap Gas Elpiji 3 Kg Tidak Lagi Dijual di Warung Terdekat, Harus Beli di Sub Penyalur Resmi

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menilai, wacana tersebut juga berpotensi adanya penimbunan gas bersubdisi tersebut oleh oknum tertentu.

Selain itu, wacana pencabutan jual gas 3 kg di warung-warung juga bisa mempengaruhi pendapatan mereka.

“Jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan polemik yang panjang ke depannya. Jangan sampai nanti masyarakat kecil kesulitan untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram, karena gas ini merupakan barang yang vital untuk mereka, termasuk UMKM,” kata Wibi.

Menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan nasib para pemilik warung kelontong yang selama ini menjajakan tabung gas bersubsidi.

Selama ini mereka turut membantu pemerintah mendistribusikan tabung gas bersubsidi meski untung yang didapat tidak banyak.

“Bagaimana nanti karena mereka mendapat pendapatan dari penjualan tabung gas, walaupun itu tidak banyak tapi mereka berharap bisa terjus berjualan,” imbuhnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News