Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Kini Dukung Turnamen Formula E, Tapi Ada Syaratnya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan, eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta tidak keberatan dengan turnamen Formula E pada 3-4 Juni 2023.

Asalkan turnamen tersebut dibiayai menggunakan sponsor, tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

“Kami sebagai pemerintah daerah nggak keberatan, tetapi tidak boleh menggunakan anggaran APBD. Biar dia (PT Jakpro) business to business (antarbisnis), cari sponsor sendiri dan dia harus bisa mandiri,” kata Prasetyo di Balai Kota DKI pada Senin (16/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Prasetyo mengaku belum membaca laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta soal biaya komitmen (commitmen fee) sekitar Rp 90 miliar.

Baca juga: Stigma Ajang Formula E Buruk Gugur, Heru Budi Hartono Lanjut Gelar Balap di Bulan Juni 2023

Dia menyebut, kekurangan itu harus dipenuhi sendiri oleh PT Jakpro selaku penyelenggara acara.

“Kalau ditanya secara global silakan Jakpro mandiri cari sponsor, kalau dia siap ya monggo (silakan). Nah kalau masalah Rp 90 miliar, saya nggak ngerti belum saya baca audit BPK nya,” ucap politis PDI Perjuangan ini.

Prasetyo meminta kepada Jakpro untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam mencari keuntungan bagi perseroan.

BUMD DKI Jakarta itu idealnya membagi dividen kepada pemerintah, bukan terus meminta penyaluran modal daerah (PMD).

“Jakpro ini harus benar-benar dewasa dan mandiri, kalau saya lihat cuma buang-buang duit saja. Dia bisa beri inovasi untuk dividen nggak? (minta) penyertaan modal, itu kan nggak bisa,” imbuhnya.

“Saya minta kepada Direksi yang baru, ayok bangun Jakpro karena ada banyak persoalan yang saya temukan di tubuh Jakpro dan penugasannya juga terlalu banyak,” lanjutnya.

Menurut dia, banyaknya penugasan yang diberikan kepada Jakpro membuat perseroan tidak fokus mencari pendapatan bagi daerah. Padahal, kata dia, banyak perseroan yang dimiliki DKI Jakarta.

“BUMD DKI kan banyak, ada Jakpro, Sarana Jaya, Bank DKI, harusnya disekat-sekat (penugasannya) supaya mereka profesional,” ujar Prasetyo Edi Marsudi. (faf)