Kemacetan
Walhi Protes Kemenhub, Wacana Tiket KRL Khusus Orang Kaya, Bikin Jakarta Tambah Macet dan Polusi
Walhi DKI Jakarta terkejut dengan wacana Kemenhub soal tarif KRL untuk orang kaya. Bisa-bisa Jakarta jadi tambah macet dan polusi udara.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai wacana penyesuaian tarif KRL berdasarkan pendapatan berseberangan dengan komitmen pengendalian polusi udara di Jakarta.
Alih-alih mendistribusikan subsidi tepat sasaran, wacana tersebut justru akan melunturkan budaya naik kendaraan umum, khususnya KRL.
Pengkampanye Walhi DKI Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan, imbas dari kebijakan ini adalah potensi kemacetan dan beban polusi udara di Jakarta akan meningkat.
Padahal menurut Walhi Jakarta, sampai saat ini saja polusi udara dan kemacetan di ibu kota belum bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.
“Masyarakat dibuat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta,” kata Aminullah, Minggu (1/1/2023).
Subsidi tiket KRL sendiri, lanjut Aminullah, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik.
Baca juga: Politisi Nasdem Sudah tak Sejalan, Berani Protes Kebijakan Kemenhub Soal Tarif KRL untuk Orang Kaya
Sebab pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca sehingga perannya harus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum.
“Jakarta tangah bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta," katanya.
"Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya,” imbuh Aminullah.
Baca juga: Soal Usulan Beda Tarif KRL Orang Kaya dan Miskin, Jokowi Didesak Tegur Menhub Budi Karya
Dibanding mencabut subsidi KRL bagi kalangan tertentu, Aminullah menekankan agar subsidi kendaraan listrik pribadi yang dicabut.
Subsidi kendaran listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.
Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaran pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di Jalanan.
Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20.666.400 unit.
“Pemerintah harusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan, harusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang dharus dipikirkan ulang,” ungkap Aminullah.
Diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) tidak mengalami kenaikan sampai 2023 mendatang.
“Kalau KRL enggak naik, Insya Allah sampai 2023 enggak naik, tapi nanti ada pakai kartu,” kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Meski demikian, Budi mengatakan, bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan penyesuaian tarif KRL.
“Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik ya,” kata Budi dikutip dari kompas.com.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
