Jokowi Terbitkan Perppu No 1 Tahun 2022, Hidayat Nur Wahid Minta Wacana Presiden 3 Periode Distop

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta agar isu penundaan pemilu maupun wacana jabatan presiden tiga periode segera dihentikan.

Hal tersebut, menurut Hidayat Nur Wahid, karena sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Perppu tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Desember 2022.

"Dengan sudah dikeluarkannya Perppu no 1 thn 2022 itu, agar penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung baik, maka “wacana” Presiden 3 periode,atau penundaan Pemilu, harusnya berhenti atau dihentikan," tulis politisi PKS Hidayat Nur Wahid melalui Twitter pribadinya, Selasa (13/12/2022).

Ketimbang terus melempar wacana perpanjangan masa jabatan presiden, pria yang disapa HWN itu meminta agar semua pihak sebaiknya fokus dalam menyongsong pemilu serentak pada 2024

Baca juga: Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu, Jumlah Anggota DPR Bertambah, Nomor Urut Parpol Bisa Sama

"Lebih demokratis dan konstruktif bila semua pihak fokus sukseskan Pemilu serentak 2024," imbuhnya

Perppu Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan sebagai payung hukum penyelenggaran Pemilu 2024 setelah terbentuknya sejumlah provinsi baru hasil pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat, demikian dikutip dari Tribunnews.com.

Adapun, provinsi baru itu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan, Provinsi Papua Barat Daya.

“Ketentuan Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai berikut: Pasal 186 Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh),” bunyi salah satu ketentuan di Perppu 1 Tahun 2022, seperti dikutip, Selasa (13/12/2022).

Baca juga: Pelapor Anies Baswedan Serahkan Berkas Tambahan, Bawaslu: Belum Ada Unsur Pelanggaran Pemilunya

Pada lampiran III Perpu tersebut juga di atur soal jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beserta daerah pemilihannya.

Provinsi Papua Selatan terdapat 3 kursi anggota DPR RI dengan 3 daerah pemilihan.

Adapun, wilayah dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan) meliputi Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

Provinsi Papua Tengah terdapat 3 kursi anggota DPR RI dengan 3 daerah pemilihan.

Adapun, wilayah dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan) meliputi Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai.