Berita Jakarta

Pakar Transportasi Sebut Jalan Nasional di Daerah Idealnya Dikelola Pemda

Pakar transportasi dari ITB mengatakan idealnya jalan nasional di daerah dikelola Pemda setempat.

Twitter
Pakar transportasi dari Institut Teknolgi Bandung (ITB) Sony Sulaksono Wibowo soal pemeliharaan jalan nasional diserahkan ke Pemda setempat 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pakar transportasi dari Institut Teknolgi Bandung (ITB) Sony Sulaksono Wibowo menilai, jalan nasional di daerah idealnya dikelola pemerintah daerah (pemda) setempat.

Hal itu dikatakan Sony untuk menanggapi hibah aset jalan senilai Rp 217 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Pemerintah DKI Jakarta.

“Jakarta lebih senang karena mengelola jalannya sesuai kebutuhan kotanya. Memang kalau saya pribadi melihatnya harus seperti itu, jadi jalan-jalan milik nasional yang ada di suatu perkotaan harusnya diserahkan ke kota,” kata Sony pada Sabtu (10/12/2022).

Meski demikian, kata Sonny, tidak semua daerah yang mendapat pelimpahan itu secara utuh menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan jalan.

Berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta yang ditopang APBD hingga Rp 80 triliun, sehingga dianggap mampu mengalokasikan duitnya sendiri.

Baca juga: Jalan Nasional Dihibahkan ke DKI, Pakar Transportasi : Beban Pemerintah Pusat Berkurang

“Jadi uangnya tetap di pemerintah pusat, misalnya buat kota-kota yang nggak sanggup gitu,” ujarnya.

Sony mencontohkan, misalnya pemerintah pusat mengalokasikan duit Rp 10 miliar untuk perawatan jalan nasional di Kota Bandung.

Suasana car free day di Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin dipadati warga DKI Jakarta, Minggu (5/6/2022)
Suasana car free day di Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin dipadati warga DKI Jakarta, Minggu (5/6/2022) (Wartakotalive/Alfian Firmansyah)

Duit itu bisa diserahkan kepada Pemkot Bandung, sehingga ketika jalan rusak maka pemda bisa langsung memperbaikinya.

“Terasa sekali ada jalan berlubang kemudian menyebabkan banyak kecelakaan, warga Bandung pasti teriak ini jalan rusak kenapa nggak dibetulkan,” jelasnya.

Sony meyakini, sebetulnya Pemkot Bandung bisa saja memperbaiki jalan nasional di wilayahnya.

Namun pemda enggan memperbaiki karena kewenangannya ada di pemerintah pusat.

“Kalau Pemerintah Kota Bandung memperbaiki jalan nasional yang bolong, itu akan salah karena akan menjadi temuan oleh BPK karena ini mengeluarkan uang bukan ke alokasinya, dan jadi masalah,” ucapnya. (faf)

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved