Revisi KUHP

KUHP Tidak Berlaku untuk Pers dalam Jalankan Fungsi Kontrol Sosial dan Tegakkan Kemerdekaan Pers

Wina Armada, pakar hukum pers dan etika jurnalistik, mengatakan KUHP tidak berlaku bagi pers dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial/kritik.

Editor: Suprapto
Wina Armada untuk Wartakotalive.com
Wina Armada, pakar hukum pers dan etika jurnalistik, mengatakan KUHP tidak berlaku bagi pers dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial/kritik. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Walaupun Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan DPR menjadi UU KUHP, khusus untuk pelaksanaan kemerdekaan pers tetap hanya akan mengikuti dan patuh terhadap UU Psrs No 40 Tahun 1999.

Oleb sebab itu, KUHP tidak berlaku dalam ruang lingkup mekanisme dan pelaksanaan kemerdekaan pers

Demikian ditegaskan oleh pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik, Wina Armada, di Jakarta, Jumat, (9/12/2022), menanggapi disahkannya Kitab KUHP oleh DPR Selasa, (6/12). 

Menurut penulis sejumlah buku hukum pers dan kode etik ini, sepanjang terkait pers, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat undang-undang yang diutamakan, sehingga semua persoalan pers diatur dan diselesaikan sesuai dengan UU Pers.

“Bukan UU dan peraturan lain, termasuk dalam hal ini bukan pula diatur oleh KUHP yang baru disahkan,” tegas Wina dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi Wartakotalive.com.

Selain itu, tambah lulusan Fakuktas Hukum UI, UU Pers juga bersifat swaregulasi atau memberikan keleluasaan kepada masyarakat pers untuk mengatur diri sendiri.

Artinya, sesuai UU Pers, segala urusan yang terkait dengan pers telah dan akan diatur sendiri berdasar ketentuan yang disepakati oleh masyatakat pers.

Baca juga: Rekonstruksi Ferdy Sambo, Apakah Diatur dalam KUHP dan Bisa Ungkap Kasus Sebenarnya?

“Ketentuan ini sudah diperkuat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu,” ujar Wina yang waktu perkara ini disidangkan di MK menjadi advokat Dewan Pers.

Mantan Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang memiliki pengalaman 40 tahun menjadi  wartawan  itu mengingatkan, dalam UU Pers jelas disebut tidak ada satu pihak pun yang dapat mencampuri urusan kemerdekaan pers.

”Tentu dalam hal ini, termasuk KUHP yang baru disahkan tidak dapat mengatur soal kemerdekaan pers,” tandasnya.

Peran Pers Memang Mengeritik

Mantan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat itu menungkapkan, dalam UU Pers, disebut salah satu peran utama pers ialah melakukan kritik terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum (publik).

Untuk mendukung fungsi kontrol sosial pers tersebut, UU Pers sudah menegaskan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran dan pembredelan. Dalam pengertian penyensoran ini, jelas Wina, termasuk tidak boleh mengancam pers.

“Bahkan UU Pers telah menegaskan siapapun yang menghalang-halangi tugas pers, diancam pidana dua tahun penjara dan atau denda Rp 500 juta.

Baca juga: Dewan Pers Bentuk Tim Khusus Pengaduan Terkait Pemberitaan Pemilu 2024

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved