UMK Karawang

Apindo Karawang Resah Ridwan Kamil Setujui Rekomendasi UMK 2023 yang Mencekik

Apindo Karawang harap-harap emas melihat UMK 2023. Mereka berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bijaksana.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
Dok. Kompas TV
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menjadi tumpuan terakhir Apindo Karawang. Sebab organisasi pengusaha itu ingin Ridwan bersikap bijaksana dan adil saat memutus UMK Karawang 2023. 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang saat ini sedang galau, mereka resah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyetujui rekomendasi UMK 2023.

Kegalauan Apindo Karawang bisa dimaklumi, sebab di saat ekonomi masih terhimpit, Pemkab Karaang malah merekomendasikan UMK 2023 naik 10 persen.

Kenaikan gaji sebesar itu dianggap terlalu tinggi, karena masih banyak karyawan swasta yang bergelar sarjana kenaikan gaji per tahun tak lebih dari tiga persen.

Perlindungan terhadap buruh yang berlebih membuat pengusaha dan karyawan swasta galau.

Apindo Karawang menilai kenaikan UMK tidak sesuai aturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan PP nomor 36 tahun 2021.

"Kami mempertanyakan Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Karena secara hirarki, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 yang paling tinggi di regulasi mengenai pengupahan,” kata Wakil Ketua Apindo Karawang, Yuntadi Andhim, Sabtu (3/11/2022).

Baca juga: Teh Celli Nyerah, Setujui Kenaikan UMK Karawang 5,27 Persen setelah Ditekan Buruh Berhari-hari

Dikatakannya, bila mengacu pada PP 36 mestinya besaran UMK 2023 sama dengan UMK 2022.

Apindo juga masih berpegang teguh pada regulasi tersebut. Apindo berharap semua pihak juga mematuhi regulasi itu.

“Tentu Apindo Karawang komit dengan itu, pengupahan rujukannya PP 36 dan kita harap ini bisa kita ikuti oleh semua,” katanya.

Dia juga menambahkan, banyak pengusaha yang mengeluhkan jika kenaikannya terlalu tinggi.

Baca juga: Apindo Karawang Tolak Kenaikan UMK 10 Persen, karena Tak Berdasar PP 36 Tahun 2021

Saat ini juga DPP Apindo sedang melakukan uji materi tentang Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Apindo menilai Permenaker tersebut bermasalah secara hukum karena bertentangan dengan PP 36.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Karawang merekomendasikan kenaikan upah minimum kabupaten Tahun 2023 sebesar 10 persen, Rabu (30/11/2022).

Dengan surat bupati nomor 561/7463/Disnakertrans upah buruh di Karawang direkomendasikan naik sebesar Rp5.278.143,2 yang sebelumnya di Tahun 2022 Rp 4.798.312,00.

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved